Empat Faktor BPNT dan PKH Turunkan Angka Kemiskinan

Boyolali: Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut ada empat faktor yang membuat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) membantu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

"Pertama PKH dan BPNT memberikan bantuan tepat sasaran karena berdasarkan basis data terpadu yang secara berkala diupdate berkoordinasi dengan daerah. Boyolali termasuk yang paling aktif dalam updating, selain itu juga telah membantu menurunkan angka stunting," papar Mensos pada saat melakukan kunjungan kerja ke Boyolali, Jumat 1 Februari 2018.

Faktor berikutnya, lanjut Mensos, mewujudkan keuangan inklusi dengan mendorong perubahan perilaku para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengenal transaksi non tunai. Hal ini terlihat dari temuan MicroSave bahwa 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM.

"Karena PKH dan BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera, untuk kedepannya ibu-ibu KPM tidak perlu lagi pin, cukup dengan finger print atau scan wajah," imbuhnya.

Mensos menambahkan bahwa PKH dan BPNT juga melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial. Saat ini sudah ada 40 ribu SDM yang mengurus PKH, terdapat pula puluhan pekerja sosial untuk BPNT dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sosial lainnya.

"Belum juga usaha produktif seperti e-Warong tempat KPM mengambil bansos. Keempat, karena memiliki jangkauan yang luas, dan setiap tahun naik jumlah penerimanya, pada tahun 2018 penerima BPNT sudah lebih dari 10 juta, sesuai arahan presiden tahun 2019 seluruh 15,6 juta KPM sudah BPNT," paparnya.

Selain itu, Mensos juga menyampaikan bahwa anggaran untuk BPNT dan PKH naik, sebagai konsekuensi peningkatan jumlah anggota penerima. "Khusus untuk PKH terjadi perubahan sistem distribusi bantuan sosial, yang tahun 2017-2018 flat, pada tahun 2019 demi keadilan kembali ke tahun 2016 yaitu non-flat, satu keluarga mendapat empat komponen," tukas Mensos.

(Foto: Dok.)

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat menyampaikan bahwa dari angka kemiskinan di Boyolali menurun. "Tahun 2018 telah 4.086 KPM tergraduasi di Boyolali, pada tahun 2017 persentase kemiskinan sebesar 11,69 persen, lalu 2018 menjadi 10,04 persen. Artinya telah terjadi keberhasilan besar dalam penurunan kemiskinan di Boyolali," ucap Said.

Bahkan Kabupaten Boyolali telah memiliki 70.583 KPM yang menerima program BPNT, dan sudah bertransformasi dari Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT pada bulan April 2018.

(Foto: Dok.)

Untuk diketahui, prosentase kemiskinan nasional untuk pertama kalinya mencapai satu digit yakni 9,82 persen pada Maret 2018. Kemudian kembali merosot sebesar 9,66 persen pada September. PKH dan BPNT diklaim sebagai program nasional penganganan kemiskinan di Tanah Air.

Khususnya pada BPNT, dari survey MicroSave BPNT telah membantu memenuhi kebutuhan pangan KPM hingga 29 persen. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan BP3KS Yogyakarta yang menyatakan bahwa BPNT membantu 30 persen pengeluaran KPM untuk pangan serta 4 persen kebutuhan protein.

Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Musdalifa, Asrama Haji Donohudan tersebut, Mensos juga bertatap muka dengan peserta PKH dari Boyolali dan sekitarnya. Usai acara, Mensos mengunjungi pameran produk dari KUBE PKH, mulai dari keripik, gula semut, jajanan tradisional, beras hingga telur.

Dirinya juga menyaksikan langsung KPM BPNT melakukan pengambilan bantuan beras dan telur secara non tunai di KUBE e-Warong. Serta melihat KPM menarik tunai dari Truk ATM BNI yang sudah tersedia di depan gedung.

(ROS)

Let's block ads! (Why?)