Untuk Siapa Infrastruktur?

MEMBANGUN infrastruktur ibarat membangun sebuah peradaban baru. Kehadiran infrastruktur dapat menjadi jembatan penghubung bagi urat nadi perekonomian, termasuk mobilitas sosial. Lebih jauh lagi, implikasi pembangunan infrastruktur dapat menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hingga memupus kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Begitulah teori dari pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Lantas sudah efektifkah pembangunan infrastruktur di Indonesia dan untuk siapa infrastruktur tersebut dibangun? Sejak zaman Soekarno, pemerintah sudah mulai melakukan pembangunan tetapi berfokus pada infrastruktur Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.

Saat itu Presiden Soekarno nekat membangun Istana Olahraga (Istora) Senayan pada 1958 dengan bantuan Uni Soviet. Selanjutnya disusul pembangunan Monumen Nasional pada 1961, Hotel Indonesia 1962 serta sejumlah jalan dan jembatan. Beberapa perusahaan seperti PLN, KAI hingga TVRI pun berhasil dinasionalisasi hingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Setelah Orde Baru pembangunan infrastruktur lebih gencar lagi dan terencana. Presiden Soeharto bahkan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur mencapai tujuh persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tak salah jika pada masa itu Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan bangsa. Apalagi rancangan pembangunan tersebut dibuat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan infrastruktur fisik paling menonjol yakni, jalan tol sepanjang 550 kilometer (km).

Sementara itu, pembangunan infrastruktur di era Habibie, Gus Dur, dan Megawati agak tersendat dan samar. Hal ini dikarenakan pergantian rezim kepemimpinan yang tidak mencapai dua tahun. Namun, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol tetap dilanjutkan termasuk memulai pembangunan jembatan Suramadu.

Berbeda, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rancangan pembangunan infrastruktur lebih terencana lantaran masuk ke dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur kala itu juga terus meningkat dari angka Rp76 triliun pada 2009 menjadi Rp206 triliun pada 2014.

Sayangnya, rancangan apik tersebut banyak yang belum terealisasi sehingga dilanjutkan di masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). SBY tercatat hanya mampu merampungkan sepanjang 230 km jalan tol, pengembangan bandara di Kalimantan dan Sumatera, jalur ganda kereta api, serta sejumlah proyek pembangkit listrik.

Barulah pada masa Jokowi menjabat, infrastruktur dibangun secara masif dan merata hingga ke pelosok negeri. Hal ini tercermin dari pembangunan jalan-jalan nasional, rel kereta, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga tol laut yang menyasar pinggiran Indonesia. Bahkan Jokowi mendapat julukan sebagai raja Infrastruktur oleh ribuan pengusaha lantaran belanja pemerintah lebih agresif ke bidang infrastruktur.

Tercatat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur periode 2014-2018 mencapai Rp14.687 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari alokasi 2014 sebesar Rp154,7 triliun, 2015 sebesar Rp255,1 triliun, 2016 sebesar Rp269,1 triliun, 2017 sebesar Rp379,4 triliun, dan 2018 sebesar Rp410,4 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 2018 pemerintah telah membangun sepanjang 3.387 km jalan nasional termasuk di dalamnya jalan perbatasan dengan target 4.119 km jalan di 2019. Untuk jalan tol yang terbangun sudah mencapai 782 km dengan target 1.070 km pada 2019.

Sementara itu, infrastruktur jembatan yang berhasil direalisasikan ialah sepanjang 41.063 meter yang meliputi jembatan baru, jembatan gantung, termasuk pemeliharaan jembatan dengan target 10.029 meter pada 2019. Khusus jembatan gantung, sebanyak 164 unit berhasil dibangun dengan total target 330 unit di 2019.

Untuk bendungan tercatat 14 unit rampung dan 41 bendungan lainnya dalam tahap penyelesaian. Pada 2019 pemerintah akan membangun 10 bendungan baru sehingga total bendungan yang terbangun sepanjang 2015-2019 mencapai 65 bendungan.

Pembangunan jaringan irigiasi hingga 2018 baru mencapai 865.398 hektare (ha) dengan target 2019 mencapai 1.004.799 ha. Sedangkan pembangunan embung telah mencapai 942 buah dan target pembangunan di seluruh Indonesia hingga 2019 ialah sebanyak 1.062 embung.

Dalam mendukung ketahanan pangan pemerintah juga meningkatkan akses air minum layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas total 21.500 liter per detik, merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 9,8 juta KK.

Pembangunan juga dilakukan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga provinsi, tujuh kabupaten/kota dan di tujuh lokasi yang meliputi, perbatasan Entikong, Nanga Badau, Aruk, Skouw, Motaain, Wini dan Motamasin. PLBN juga disertai dengan pembangunan pasar dan prasarana dasar pemukiman lainnya di wilayah tersebut.

Untuk hunian layak yang telah terbangun di antaranya, 43.158 unit rumah susun, 22.33 unit rumah khusus, 494.169 unit rumah swadaya. Adapun target pembangunan hunian layak di 2019 sebanyak 1,25 juta unit.

Berdasarkan data Kantor Staf Kepresidenan, hingga 2018 pemerintah sudah membangun 735,19 km jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi, meningkatkan dan merehabilitas 394,6 km jalur kereta api, membangun jalur Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan, Jakarta dan Jabodebek serta jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Selanjutnya, membangun 10 bandara baru, disertai revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan perbatasan. Kemudian membangun 19 pelabuhan, 14 unit kapal penyeberangan, lima unit bus air, dan 21 pelabuhan penyeberangan.

Dari sisi infrastruktur energi, pembangunan jaringan gas kota 2018 telah mencapai 89.906 Sambungan Rumah (SR). Pertama kalinya 54 persen atau Rp3,2 triliun anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi bagi rakyat.

Sementara ketersediaan infrastruktur telekomunikasi tercermin dari pembangunan jaringan serat optic (Palapa Ring) yang beroperasi di 457 kota/kabupaten, penguatan base transceiver station (BTS) di 175 ribu menara, serta mobile coverage di 75.964 kelurahan. Untuk konektivitas laut, pemerintah meningkatkan trayek kapal tol laut sebanyak 113 unit di 2018, trayek tol laut sebanyak 18 unit dan, enam trayek kapal ternak.

Dari beragam pembangunan infrastruktur tersebut, tentu dampaknya tidak akan terasa secara instan. Ibaratnya, Indonesia tengah menenggak pil pahit sebelum melangkah menjadi bangsa dan negara yang kuat. Jokowi mengatakan infrastruktur dibangun bukan karena hobi melainkan ingin memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebab, selama ini pembangunan selalu berpusat di Pulau Jawa, sedangkan wilayah lainnya seolah dianak-tirikan. Karena itu membangun jalan trans Papua dan merehabilitasi pelabuhan di wilayah tersebut menjadi sebuah keharusan. Hal itu demi menembus keterisolasian dan mengurangi disparitas harga antara wilayah timur dan barat.

"Kalau saya orang politik, yang benar (infrastruktur) dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih. 'Return' (timbal balik) ekonomi di sini di Jawa dan return politik juga baik. Tapi risiko itu sudah dihitung dan kami memilih yang Indonesia sentris karena kami ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru," ujar Jokowi pada 27 November 2018 lalu.

Menurut pengamat Kebijakan Publik Eko Sakapurnama, pembangunan infrastruktur akan berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Hal ini terbukti dari stabilnya pertumbuhan ekonomi sepanjang 2014-2018 di atas lima persen. Bahkan ekonomi Indonesia 2018 tumbuh 5,17 persen atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,07 persen.

"Artinya pembangunan infrastruktur itu menjadi salah satu katalisator dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selain mungkin ada capital inflow yang masuk. Infrastruktur ini juga memang harus menjadi enabling faktor dalam pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Eko saat dihubungi Medcom.id.

Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Jadi PR Jokowi

Bank Dunia sempat mengkritisi proyek infrastruktur yang digarap pemerintah tidak dipilih dengan kriteria yang jelas. Pendanaan proyek melalui pemerintah atau kemitraan dengan badan usaha pun disebut diputuskan terlalu dini. Bahkan ketergantungan tinggi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur juga dinilai sebagai monopoli dan rentan terhadap utang dan risiko bagi perusahaan pelat merah.

Terlepas dari kritik tersebut, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat ke-52 pada 2018 atau membaik dibandingkan periode 2010-2013 yang berada di peringkat 70. Kemudian indeks performa logistik yang memperhitungkan aspek dukungan infrastruktur juga meningkat dari kisaran 2,7 di 2010 menjadi kisaran 3,1 di 2018.

Itulah kenapa pembangunan infrastruktur di era Jokowi patut diacungi jempol. Meski masih banyak pekerjaan rumah dalam mengoptimalkan pembangunan demi menggenjot perekonomian, menarik investasi serta meningkatkan daya saing.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai memang ada beberapa kelemahan dari sisi perencanaan proyek infrastruktur. Feasibility studies-nya belum intensif dilakukan lantaran banyaknya proyek infrastruktur yang diburu waktu.

Jika kurang perencanaan maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap financial ekonomi ke depan. Misalnya, pembangunan bandara Kertajati sepi peminat karena sulitnya akses serta kurangnya daya tarik pariwisata di wilayah itu. Begitu pula dengan pembangunan LRT Palembang yang kini hanya digunakan sebagai kereta wisata bukan sarana transportasi.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga belum menekan biaya logistik di Tanah Air karena sistem bisnis di sektor ini masih dikuasai oleh sejumlah mafia atau makelar. Misalnya, penolakan tarif tol Trans Jawa oleh pengusaha truk Indonesia diduga dipicu oleh pemain besar yang tidak ingin merugi. Alhasil pemain kecil pun ikut-ikutan menolak tarif tol yang sudah ditetapkan pemerintah dan operator.

"Masalah percepatan logistik karena Indonesia ini sistem bisnisnya mafia. Semuanya ada makelar/pihak ketiga yang sering membuat peraturan tidak berjalan dengan baik. Kelompok besar ini pasti tidak mau bisnisnya diganggu makanya yang kecil-kecil pasti ngikut dan itu menjadi tidak efektif. Dan Presiden harus tangan besi supaya lebih maksimal tidak mangkrak dan bisa digunakan secara optimal, mafia itu harus pergi," kata Agus saat dihubungi Medcom.id.

Senada, Eko Sakapurnama menilai pemerintah perlu mengevaluasi proyek infrastruktur yang sudah berjalan untuk melanjutkan proyek berikutnya. Ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan proyek sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.

Hal tersebut bisa dilihat dari pemerataan penduduk, tingginya mobilitas, potensi pariwisata serta diferensiasi produk unggulan di masing-masing wilayah. Di samping itu, pembangunan infrastruktur juga harus berpatokan pada kebutuhan industri sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja.

"Sebagian besar pembangunan infrastruktur Jokowi sudah tepat, tetapi ada beberapa yang belum pada tempatnya. Infrastruktur penting tapi fokus dan prioritas, jadi mana yang penting untuk didorong dan belum penting untuk didorong. Jangan semua dikerjakan sehingga yang belum optimal dipolitisir kubu lain," ungkapnya kepada Medcom.id.

Setali tiga uang, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebut infrastruktur yang terbangun belum disertai dengan kesiapan industri dalam menggenjot kegiatan ekonomi. Indikator inilah yang kemudian menjadi pemicu stagnansi pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global.

"Saya rasa jadi kalau ke depan masih dipercaya rakyat, harus disamping aspek mewacanakan sumber daya manusia, sekarang harus dilink-kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari infrastruktur," ujar Eko saat dihubungi Medcom.id.

Menjawab tantangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi dari kehadiran infrastruktur. Pemerintah pun masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di 2019 meski memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemerintah memang mengurangi porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur lantaran fokus utama tahun ini adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan berbagai program lainnya guna menghadapi industri 4.0.

Adapun alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur 2019 mencapai Rp418 triliun, sedangkan sektor kesehatan mendapat porsi sekitar Rp120 triliun, dan bidang pendidikan memperoleh jatah sekitar Rp500 triliun.

Anggaran untuk kebutuhan infrastruktur tersebut bakal digunakan dalam melanjutkan pembangunan jalan raya di kota/kabupaten, maupun pembangunan embung dan irigasi. Sebab, masih banyak jalan-jalan yang belum menghubungkan kota/kabupaten serta banyak daerah membutuhkan embung akibat kekeringan.

"Masih banyak infrastruktur lain yang masih perlu untuk tetap diteruskan. Jadi untuk 2019 angka infrastruktur masih cukup siginifikan," kata Ani sapaannya kepada Medcom.id saat berkunjung ke Metro TV Kedoya, Jakarta.

(AHL)

Let's block ads! (Why?)