Yusril: Lebih Realistis PBB Dukung Jokowi Ketimbang Prabowo

Jakarta: Dukungan Partai Bulan Bintang ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang resmi diumumkan pada akhir Januari lalu ditengarai semakin menambah kekuatan politik pasangan capres-cawapres nomor urut 01 tersebut pada Pilpres 2019. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hal ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional.

“Kami sudah memikirkan cukup lama tentang arah dukungan politik terhadap calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019. Memang ini bukan keputusan yang mudah dan sederhana. Diskusinya lama. Perenungannya lama. Berapa lama? Sejak awal-awal pencalonan presiden itu sendiri,” ujar Yusril dalam perbincangan dengan medcom.id di kantornya, Jakarta, Rabu 13 Februari 2019.

Jadi, menurut Yusril, sejak Juni hingga Agustus 2018, ketika sedang ramai masa pendaftaran calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden – wakil presiden, masalah ke mana dukungan PBB pada Pilpres 2019 ini sudah dibicarakan panjang lebar di internal PBB.

Ia menjelaskan, sebenarnya PBB menginginkan bahwa setiap satu partai peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa terikat kepada suatu syarat ketentuan jumlah kursi di parlemen. Tapi, pada kenyataannya ambang batas pencalonan presiden alias presidential tresshold sudah ditetapkan sebesar 20 persen.

“Nah, menghadapi situasi ini kami (PBB) bicara tentang kepentingan kami sendiri. Apa yang menjadi kepentingan PBB? Kepentingan PBB bagi saya adalah supaya partai ini tetap eksis,” kata Yusril.

Sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2004, PBB punya wakilnya di lembaga legislatif. Tetapi sejak 2009 hingga 2014, pada dua kali pemilu itu, perolehan suara PBB anjlok dan menyebabkan partai ini tidak bisa lagi menonjol di kancah politik nasional. “PBB drop dan nol kursinya di DPR pusat, di daerah-daerah juga minim, lalu tidak ada lagi wakil PBB di kabinet pemerintahan,” kata Yusril.

Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, Yusril kemudian didesak oleh para anggota partai ini kembali memimpin PBB. “Saya diminta lagi menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini. Walaupun saya sudah merasa sangat berat, tapi saya akhirnya demi tugas menyelamatkan partai. Dengan indikatornya adalah fraksi PBB eksis kembali di DPR,” papar Yusril.

Tugas ini diakui oleh Yusril tidak mudah. Karena pemilu dan pilpres pada tahun 2019 dilakukan secara bersamaan. Tentu situasi seperti ini membuat masyarakat fokusnya terbelah pada pemilihan legislatif atau presiden.

Semula Yusril mengira akan lebih baik jika PBB konsentrasi pada upaya pemenangan pemilu legislatif saja. Lantaran tidak ada kader PBB yang ikut kompetisi di ajang Pilpres, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Namun, dikarenakan menyadari bahwa pemilu dan pilpres sebagai sarana kontes politik di tahun 2019 ini saling berkaitan, Yusril pun akhirnya memutuskan bahwa PBB harus memilih strategi untuk turut berperan aktif mendukung pemenangan salah satu pasangan peserta Pilpres 2019.

“PBB harus memilih (strategi) yang lebih realistis, bukan pragmatis. Ini juga menghalalkan segala cara. Tetapi saya pikir, kita harus menggunakan banyak cara untuk memperoleh kemenangan supaya fraksi PBB terbentuk,” kata Yusril.

Nah, ia melanjutkan, oleh karena itu PBB memutuskan untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01. “Pertimbangannya, lebih realistis kami memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi dan Kyai Haji Ma’ruf Amin ketimbang ke Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno,” kata Yusril.

Yusril berharap, PBB akan kembali hadir di parlemen melalui pemilu 2019. Tidak muluk-muluk, targetnya tidak kurang dari 4 persen saja perolehan suara pemilu untuk bisa membentuk fraksi PBB di DPR RI. “Kalau 4 persen itu kan sekitar 26 kursi,” kata dia.

Ia meyakini meski jumlah kursi PBB kecil, tapi anggota legislatif dari fraksi PBB akan mampu berkiprah dengan baik di parlemen. “Jadi barangkali sesudah ini bisa saja PBB mengamandemen Undang-Undang Pemilu sehingga ideal betul. Kami tidak setuju dengan seperti yang sekarang ini dengan ketentuan (presidential) tresshold 20 persen, itu nanti bisa saja kita hilangkan,” pungkasnya.

[embedded content]