CIPS: Sistem Akreditasi Sekolah di SNMPTN Perlu Dievaluasi

Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, sistem akreditasi sekolah dalam menentukan kuota Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) memang perlu dievaluasi. Evaluasi ini penting sebagai untuk mengoptimalkan sistem zonasi dan menghilangkan ‘kastanisasi’ atau stigma sekolah favorit.

Pandu memaparkan wacana untuk menjadi sistem akreditasi ke dalam dua pilihan sangat relevan untuk diterapkan. Dua pilihan tersebut adalah sekolah yang dengan sempurna memenuhi delapan standar minimum masuk kategori terakreditasi dan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan.

Baca: Mendikbud Minta Hapus Ketentuan Akreditasi di SNMPTN

Sekolah yang belum memenuhi persyaratan ini masuk kategori tidak terakreditasi. Hal ini tentunya akan membentuk persepsi yang baru bagi para orangtua dan murid karena tidak ada gradasi lagi dalam akreditasi (seperti A, B atau C). Namun hanya sudah atau belum memenuhi standar nasional.

“Perlu diingat juga bahwa orangtua dan murid tidak hanya semata-mata melihat akreditasi sekolah untuk melihat kualitas sebuah satuan pendidikan (sekolah). Ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi persepsi orangtua terhadap kualitas sebuah sekolah, misalnya, prestasi non akdemik dan akademik. Jadi, akreditasi bukan faktor penentu bagi orangtua atau murid untuk memilih sebuah sekolah,” kata Pandu, di Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah mewujudkan persaingan yang sehat. Kompetisi yang sehat dapat mendorong terciptanya inovasi serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

Jika seluruh sekolah di Indonesia sudah terakreditasi (memenuhi standar minimum pelayanan), maka pemerintah perlu untuk mendorong terciptanya kompetisi sehat diantara sekolah-sekolah tersebut.

Menurut Pandu, tetap perlu ada pembeda dari sekolah yang satu dengan yang lainnya. Kalau semuanya sama tanpa ada justru akan berpotensi menghambat perkembangan pendidikan nasional ke depannya. "Jadi, kolaborasi itu sama pentingnya dengan kompetisi. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menciptakan suasana kolaboratif serta menjaga kompetisi yang sehat di antara sekolah-sekolah ini,” urai Pandu.

Baca: Penetapan Kuota Idealnya Gunakan Rekam Jejak Alumni

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy meminta sistem kuota penerimaan siswa berdasarkan akreditasi sekolah lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dihapuskan. Menurutnya semua siswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama dari mana pun sekolah asalnya.

"Saya minta dan semoga ditindaklanjuti, semoga tidak ada lagi akreditasi A,B, dan C itu (dalam SNMPTN). Yang ada nanti Akreditasi dan Nonakreditasi," kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.

(CEU)

Let's block ads! (Why?)