Pengunjuk Rasa LIPI Sodorkan Lima Tuntutan

Jakarta: Pertemuan antara sejumlah pegawai, peneliti dan profesor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko yang diawali dengan aksi unjuk rasa berjalan alot. Para pendemo menyodorkan lima poin tuntutan untuk ditandatangani oleh Kepala LIPI.

Pertemuan yang berlangsung tiga jam tersebut dilakukan untuk mencoba mencari jalan keluar dari polemik yang ditimbulkan oleh kebijakan reorganisasi dan redestribusi kepegawaian di tubuh LIPI. Pernyataan demi pernyataan terus digulirkan kepada pimpinan LIPI, hingga akhirnya peserta unjuk rasa meminta Kepala LIPI menandatangani surat yang berisi lima tuntutan terkait kebijakan reorganisasi kepegawaian tersebut.

Pertama, menghentikan sementara atau memoratorium kebijakan reorganisasi kepegawaian LIPI. Kedua, membentuk tim evaluasi reorganisasi LIPI yang beranggotakan perwakilan masing-masing kedeputian. Ketiga, mengkaji ulang kebijakan reorganisasi LIPI, dengan melibatkan seluruh sivitas secara inklusif, partisipatif dan humanis.

Keempat, membangun desain LIPI dengan tahapan yang jelas. Kelima, selama proses pengkajian ulang berlangsung, maka tata kelola LIPI dikembalikan pada struktur yang sesuai dengan Perka (Peraturan Kepala) LIPI nomor 1 tahun 2014.

Baca: Komunikasi Antara Pegawai dan Kepala LIPI Tersumbat

Pertemuan itu juga dimanfaatkan karyawan, peneliti, hingga profesor untuk menyampaikan keluh kesah terkait dampak dari kebijakan reorganisasi. Salah satunya Peneliti Utama LIPI Bandung, Goib Wiranto yang mengutarakan, bahwa akan banyak kerugian yang dirasakan dari reorganisasi ini. Mulai dari materi hingga waktu yang terbuang sia-sia, lantaran ketidakjelasan posisi pekerjaan yang ditempati.

"Saya kira korban bukan sekadar materi, tapi ketidakpastian waktu yang terbuang sia sia. Sehingga teman-teman di Bandung tak ada jalan lain, kecuali ke Jakarta untuk menyuarakan," ujar Goib di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Agustus 2019.

Senada dengan itu, Peneliti LIPI bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Sebab menurutnya, keputusan yang diambil tidak transparan dan hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

"Jadi lebih baik duduk untuk meninjau kembali, karena kalau dipaksakan dan Anda hanya menyosialisasikan keputusan bilateral, masalah legitimasi akan selalu ada. Jadi lebih baik mundur untuk menang bersama-sama," tuturnya.

(CEU)

Let's block ads! (Why?)