Radikalisme dan Intoleransi Menggangu Ketenangan Pemilu

Jakarta: Proses pelaksanaan Pemilu 2019 dinilai belum berjalan damai. Ancaman radikalisme dan intoleransi menggangu ketenangan proses pesta demokrasi lima tahunan itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo meminta masyarakat untuk mampu mendeteksi ancaman tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan pemilu bisa berjalan tentram.

"Harapan kami pemilu ini damai, aman, penuh kegembiraan tanpa ada gerakan yang bisa menggangu pemilu dan menimbulkan keretakan sosial," ujar Karyono dalam diskusi Pemilu Damai Tanpa Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme di Lentera Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Februari 2019.

Salah satu bentuk ancaman saat ini, terang dia, ialah politik identitas. Suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) digunakan sebagian pihak sebagai kampanye hitam. Tak hanya itu, sebagian masyarakat mengisi masa kampanye dengan ujaran kebencian dan hoaks.

Menurut dia, gerakan radikalisme, intoleransi dan paham khilafah masih menghantui proses pemilu. Dia bahkan sering kali melihat ada bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam masa kampanye. Padahal, organisasi keagamaan tersebuts sudah dibubarkan oleh pemerintah.

"Itu mengkhawatirkan, jangan sampai hal itu mengganggu proses pemilu," ujar dia.

Baca: Ma'ruf Luruskan Sejumlah Isu Miring di Purwakarta

Ketua Progres 98 Faizal Assegaf mengatakan gerakan radikalisme sudah muncul sejak Pilkada DKI Jakarta 2016. Saat itu, kata dia, aksi 212 menuntut tindakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang ditunggangi pihak HTI.

"Di sana ada perwakilan HTI dan PKS dan lain-lain minta saya rancang aksi jelang pilkada DKI terhadap tuntutan masalah keadilan terkait kasus Pak Ahok," ucapnya.

Menurut dia, aksi serupa muncul lagi pada Pemilu 2019. Aksi tersebut dimunculkan karena oposisi yakin kalah sehingga membuat serangkaian hoaks untuk menciptakan kekacauan.

"Pemenangnya sudah mutlak Pak Jokowi. Ini pintu masuk peradaban luar biasa," pungkasnya.

Dia ingin pemilu berjalan damai. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan solidaritas antar sesama untuk melawan berbagai gangguan dalam proses demokrasi.

"Yang ada bangun solidarisme, menangkan rakyat karena radikalisme bukan saja bakar rumah ibadah ciptakan huru hara kegaduhan," pungkas dia.

(AZF)

Let's block ads! (Why?)