Ratusan Pengusaha Bengkulu Terima Pembiayaan Ultra Mikro

Jakarta: Sebanyak 170 pengusaha asal Bengkulu memperoleh pembiayaan ultra mikro (UMi) dari perbankan. Program pembiayaan ini adalah tahap lanjutan dari bantuan sosial menuju kemandirian usaha, serta merupakan komplementer program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Bengkulu memiliki potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sangat besar. Namun penyaluran Pembiayaan UMi di Provinsi Bengkulu belum maksimal.

Penyaluran ini katanya dapat ditingkatkan dengan partisipasi aktif Pemerintah Daerah melalui penjaringan debitur dan koperasi yang potensial untuk memperluas jangkauan Pembiayaan UMi di Provinsi Bengkulu.

"Untuk Bengkulu sekitar 170 pengusaha yang mendapatkan kesempatan seperti tadi, ada yang jual aksesoris, ada yang jual baju, ada yang penjahit, ada yang jual es tebu, mereka menjelaskan dana itu untuk apa yang berguna untuk meningkatkan volume dari kegiatan mereka”, ungkap Ani sapaannya saat mengunjungi debitur pembiayaan UMi di Pasar Tradisional Modern (PTM) Bengkulu, Jumat 22 Februari 2019.

Untuk Provinsi Bengkulu, Pembiayaan UMi telah menjangkau 169 debitur dengan total penyaluran lebih dari Rp1 miliar. Penyaluran tertinggi di Kota Bengkulu mencapai Rp455 juta yang disalurkan kepada 77 debitur. Disusul Kabupaten Rejang Lebong dengan total penyaluran sebesar Rp437 juta kepada 72 debitur.

Selanjutnya, penyaluran di Kabupaten Kepahiang sebesar Rp61 juta kepada total 9 debitur; Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp26 juta kepada 5 debitur; Kabupaten Kaur sebesar Rp29 juta kepada 4 debitur; dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp10 juta yang disalurkan kepada 2 debitur.

Ani menambahkan hingga 13 Februari lalu, pembiayaan UMi secara nasional telah disalurkan kepada 762.744 debitur, dengan total penyaluran mencapai Rp2,1 triliun.

Adapun pembiayaan UMi merupakan program pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan, dengan pembiayaan paling banyak Rp10 juta per nasabah.

Untuk menjalankan program ini, Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan BLU di bawah Kementerian Keuangan sebagai koordinator dana (coordinated fund) yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkannya kepada usaha produktif melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

(Des)

Let's block ads! (Why?)