Kawat Berduri Dipasang di Depan DPR Antisipasi Demo Ricuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian memasang kawat berduri di depan gedung DPR/MPR jelang aksi unjuk rasa yang akan digelar sejumlah aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa dari berbagai kampus pada hari ini, Selasa (24/9). Aksi unjuk rasa akan menyuarakan penolakan terhadap UU KPK baru yang telah disahkan DPR dan beberapa tuntutan lainnya.

"Kami pasangkan kawan berduri untuk menghindari kontak fisik massa agar tidak terprovokasi seperti kemarin itu goyang-goyang pagar. Kami sekat supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Intinya kami siap untuk mengamankan kegiatan hari ini," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan saat dikonfirmasi, Selasa (24/9).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, mobil penyemprot air dan barracuda juga sudah disiagakan di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Gedung DPR/MPR. Aparat keamanan gabungan TNI/Polri juga tengah apel di dalam kompleks gedung DPR/MPR.

Harry menegaskan bahwa pihaknya sebatas memberikan pengamanan agar aksi berjalan lancar. Karenanya, tidak akan melakukan tindakan represif kepada massa aksi di depan Gedung DPR/MPR.

"Kita bertahan tidak gunakan senjata api," ucap Harry.

Sejauh ini, massa sudah mulai berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto. Mereka ingin menyuarakan penolakan UU KPK baru yang telah disahkan.

Cegah Perusakan Pagar DPR, Polisi Pasang Kawat Berduri

Kawat berduri mulai dipasang di depan Gedung KPK. (CNN Indonesia/Michael Josua)

Selain itu, nampak pula massa aksi yang ikut memperingati Hari Tani Nasional mulai melakukan unjuk rasa. Terlihat bendera bertuliskan Serikat Petani Indonesia dan juga pemuda tani dari beberapa daerah.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR juga dilakukan mahasiswa pada Senin kemarin (23/4). Mereka menolak UU KPK yang telah disahkan oleh DPR dan tinggal diberi nomor oleh Presiden Joko Widodo. Massa ingin Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar UU KPK baru tidak digunakan.

Selain itu, massa juga menolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka merasa banyak pasal kontroversial. Pembahasan pun cenderung cepat dan tertutup sehingga tidak diketahui publik.

Petugas gabungan bersiaga mengamankan demo di Gedung DPR. (CNN Indonesia/Michael Josua)

Hingga kemudian Jokowi memutuskan untuk menunda pengesahan 4 RUU yang memicu protes di berbagai daerah.

"Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, serta Ketua Fraksi, Ketua Komisi, yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat," ujar Jokowi di Istana, Senin (23/9).
[Gambas:Video CNN] (mjo/bmw)

Let's block ads! (Why?)