Demokrasi Indonesia Dinilai Alami Kemunduran

Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUKK) menilai demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran. Amuk menyatakan hal tersebut dalam memperingati Hari Demokrasi Internasional yang jatuh setiap 15 September.

Arief Maulana dari LBH Jakarta menggunakan empat aspek penting untuk dijadikan indikator penilaian demokrasi Indonesia. Di antaranya, supremasi hukum, kebebasan sipil, partisipasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia.

"Yang terjadi hari ini adalah kita mundur sangat jauh," kata Arief di bilangan, Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (15/9).

Perihal supremasi hukum, pemerintah Indonesia dinilai belum memiliki tekad kuat untuk agenda reformasi di sektor keamanan. Arief mempertanyakan fenomena ketika ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, tetapi diadili di peradilan militer.

Menurutnya, itu bisa mengakibatkan lahirnya rantai impunitas.

Arief juga menganggap hal tersebut bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Peraturan itu, lanjutnya, mengamanatkan reformasi peradilan militer agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat diadili di peradilan umum.

"Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan instrumen HAM berjalan sangat lambat," ucap dia.

Kemudian soal penegakan terhadap hak asasi manusia. Menurut Arief, pemerintah tidak menaruh perhatian serius terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Mengutip kerja penyelidikan pro justisia Komnas HAM, hingga saat ini ada sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menggantung di Kejaksaan Agung.

Arief mengatakan bahwa hal itu juga berbuntut pada ketiadaan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia untuk saat ini.

"Dengan tidak selesainya hal itu, menjadikan pemerintah Indonesia tidak akuntabel dan sangat permisif terhadap pelanggaran HAM yang terjadi saat ini seperti ada penyiksaan, eksekusi di luar putusan pengadilan, kriminalisasi terhadap pembela HAM, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menuturkan pemerintah juga sangat minim melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan suatu kebijakan. Skema perumusan legislasi di parlemen tidak partisipatif bahkan tertutup.

Teranyar, pembahasan revisi UU KPK yang tidak melibatkan KPK sama sekali.

"Padahal dalam negara demokrasi, kunci negara demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal mutlak," pungkasnya.

Arief kemudian menyoroti UU ITE. Menurutnya, undang-undang itu jelas mengancam kebebasan sipil.

Banyak kriminalisasi yang menyasar korban bahkan kelompok pembela HAM saat memperjuangkan nasibnya. Menurut Arief, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul menjadi barang mahal di kehidupan Indonesia sekarang.

"Dari keempat aspek inilah dapat dinilai bahwa Indonesia sedang menggali kuburan kematian demokrasinya sendiri," katanya lagi.

Atas dasar itu, AMUKK menuntut pengembalian kedaulatan demokrasi yang berpusat di tangan rakyat. AMUKK juga meminta agar pintu partisipasi dan kebebasan sipil diberikan selebar-lebarnya.

"Serta meminta transparansi dan akuntabilitas kerja Pemerintah dan DPR juga partai politik," sebagaimana bunyi siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com.

AMUKK merupakan aliansi masyarakat yang terdiri dari ICEL, Paralegal Ciben, Paralegal Rumpin, JSKK, YLBHI, Gusdurian Jakarta, JALA PRT, ASV, LBH Jakarta, PWYP, ELSAM, KontraS, SINDIKASI, LBH Medan, dan ARI.

Kemudian BEM Universitas Bung Karno, BEM FH UI, KNTI, BEM STHI Jentera, HUMA, Komunitas Budaya Mandiri, Mahardika, Remotivi, KPBI, KASBI, PKBI, SEJUK, HWDI, Purplecode Collective, LBH Apik, Arus Pelangi, IKOHI, WP KPK, SGRC, Ciliwung Merdeka, JRMK, dan BEM UI.

(ryn/bmw)

Let's block ads! (Why?)