Jokowi Gelar Rapat Konsultasi dengan DPR Bahas RKUHP

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan menggelar rapat konsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Senin (23/9). Rapat yang digelar di Istana Merdeka juga dihadiri para pimpinan fraksi dan komisi DPR.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut sebelum rapat bersama pimpinan DPR, Jokowi akan lebih dahulu melakukan rapat bersama menteri dan jajarannya.

"Belum tau (mau bahas apa dengan pimpinan DPR), ini lagi mau rapat," kata Moeldoko sebelum mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan pimpinan DPR bakal melakukan raapt konsultasi dengan Jokowi.

Masinton mengatakan rapat konsultasi akan membahas beberapa rancangan undang-undang yang sedang dibahas bersama, salah satunya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Membahas beberapa rancangan undang-undang yang sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Salah satunya RKUHP," kata Masinton lewat pesan singkat.

Penolak RKUHP Diminta ke MK

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berharap rapat konsultasi sepakat mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Bisa disepakati sehingga ada prestasi ya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Jakarta (23/9).

Ketua Umum Partai Manat PAN tersebut mengakui semua pihak tidak mungkin setuju dengan RKUHP. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pihak yang menolak untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

"Menurut saya nanti kan bisa digugat ke MK (atau) MA kan bisa revisi gitu, tapi kita punya dulu UU yang namanya made in Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP. Ia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly untuk menyampaikan sikap tersebut ke DPR.

Jokowi menyatakan sikapnya itu setelah mencermati masukan dari kalangan yang keberatan. Jokowi lalu meminta pembahasan RKUHP dilanjutkan anggota DPR periode 2019-2024.

Ia pun berharap anggota DPR memiliki sikap yang sama, karena masih banyak keberatan di masyarakat terkait sejumlah pasal dalam RKUHP. Jokowi mengatakan materi-materi kontroversial setidaknya 14 pasal dalam RKUHP.
[Gambas:Video CNN]

(fra/jps/ain)

Let's block ads! (Why?)