Pegiat Antikorupsi Nilai Sikap Jokowi Soal KPK Tak Jelas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pegiat Anti Korupsi yang juga merupakan Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut selama ini sikap Presiden Joko Widodo berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah jelas. Ketidakjelasan tersebut salah satunya bisa dilihat dari rencana revisi Undang-undang KPK yang diinisiasi DPR.

"Selama ini presiden selalu swing ya. Tidak jelas sikapnya dalam hal KPK ini," kata Feri di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, (8/9).

Menurut Feri, mestinya Jokowi membatalkan pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden kata dia, harus bersikap tegas dan menolak pembahasan revisi undang-undang KPK ini. Apalagi, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Revisi UU KPK ini cacat formil.

Cacat formil terjadi karena pembahasan revisi UU KPK tidak masuk dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Maka kata Feri, jika Jokowi paham dengan aturan itu, sejak awal harusnya pembahasan revisi UU KPK ini sudah dihentikannya.

"Mestinya presiden sebagai alternatif aspirasi publik dalam pembentukan peraturan undang-undang menolak gagasan perubahan atau revisi dari Undang-undang KPK. Sikapnya tegas, ini harus tegas," kata dia.

Tak hanya itu, jika merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 memang dijelaskan bahwa DPR memiliki kuasa untuk membuat undang-undang. Namun di Ayat 2 Pasal 20 ini juga disebut bahwa terkait ruu pembahasannya harus dilakukan bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Maka kata Feri, sudah semestinya Presiden tidak melayangkan surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk merevisi undang-undang tersebut.

"Tanpa Surpres presiden bisa dibahas, ini juga tidak masuk akal, wajib (dibahas) itu bukan berarti bebas tidak memenuhi syarat-syarat prosedural dalam pembentukan uu," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (tst/agt)

Let's block ads! (Why?)