Jokowi Setuju Pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan setuju dengan wacana pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, setiap lembaga memang butuh pengawasan.

Terkait dengan revisi UU KPK, Jokowi sudah mengirimkan surat presiden (Surpres) yang telah dikirimkan ke DPR.

"Perihal keberadaan dewan pengawas. Ini memang perlu, karena setiap lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dengan prinsip check and balance. Ini mengurangi penyalahgunaan wewenang. Kalau ada dewan pengawas itu sesuatu yang wajar," ujar Jokowi dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

Namun, sambung Jokowi, untuk menjamin independensi KPK maka dewan pengawas itu harus berada di internal lembaga antirasuah. Menurutnya, anggota dewan pengawas itu harus diseleksi sendiri yang harus terdiri di antaranya dari akademisi dan aktivis antikorupsi.

"Saya minta semua pihak, saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Saya ingin KPK punya peran sentral," kata dia.

Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi menilai salah satu fungsi dewan pengawas itu pun akan penting pula terkait izin penyadapan.

"Saya tidak setuju jika KPK harus memerlukan izin penyadapan dari luar. KPK perlu izin internal dari dewan pengawas," katanya.

Selain itu, dalam jumpa pers itu, Jokowi pun menjelaskan tanggapan lain terkait revisi UU KPK yang telah dikirimkan ke DPR. Beberapa di antaranya soal tak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya dari unsur kepolisian, tak setuju penuntutan harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan tak setuju pengelolaan LHKPN dilepaskan dari KPK.

"Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK," ujar Jokowi.

Jokowi sendiri mengirimkan surpres ke DPR pada hari keenam setelah anggota dewan mengusulkan pembahasan revisi UU KPK. Surpres revisi UU KPK itu dikirimkan istana ke DPR pada Rabu (11/9).

[Gambas:Video CNN] (fra/kid)

Let's block ads! (Why?)