Badaruddin mengatakan kedatangannya ke Kantor Kemendagri untuk membahas evaluasi kerja sama antara kedua pihak, terutama standar internasional anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (Mutual Evaluation Review) dengan asesor yang langsung berasal dari organisasi internasional anti-pencucian uang (FATF).
"Enggak, enggak. Ada banyak hal ingin kami selesaikan dengan Kemendagri, kita ada Mutual Evaluation Review juga dengan FATF kan," kata Badaruddin saat baru sampai di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12).
Saat ditanya terkait temuan pencucian uang di kasino, Badaruddin menolak berkomentar. Dia mengaku belum sempat memperbarui informasi terkait hal tersebut.
"Nanti, saya belum sempat," ucapnya sembari meninggalkan rombongan awak media.
![]() |
Perseteruan bermula dari Refleksi Akhir Tahun PPATK mengungkap ada sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di kasino luar negeri.
Kemudian temuan itu direspons Kemendagri. Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut ada potensi PPATK melanggar pidana jika membocorkan informasi intelijen keuangan.
Pernyataan Akmal direspons Badaruddin dalam perbincangannya dengan CNN Indonesia TV, Selasa (17/12). Dia menegaskan tidak pernah menyebut nama kepala daerah atau lokasi kasino tempat pencucian uang. Dia juga tidak pernah membawa persoalan itu ke ruang publik.
"Dirjen terlalu sok tahu, Dirjen itu seharusnya belajar dahulu, baru semalam belajar pasal undang-undang sudah mengancam," kata Badaruddin.
[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2tCJ4bp
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penuhi Undangan Tito, Kepala PPATK Klaim Tak Bahas Kasino"
Post a Comment