Fahira Idris Minta Pemprov DKI Evaluasi Izin Colosseum

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Fahira Idris meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi izin diskotek Colosseum dan tak berhenti pada pencabutan penghargaan Adikarya Wisata 2019.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencabut pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum. Alasannya, ada rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta kepada Pemprov bahwa Colosseum masuk diskotek yang dipantau karena kasus narkoba.

"Saya harap Pemprov DKI segera putuskan nasib diskotek ini. Jika nanti memang direkomendasikan oleh BNNP DKI Jakarta untuk ditutup, ya segera ditutup," kata Fahira melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/12).
Tak hanya itu, Fahira, yang juga menjabat Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), mengkritisi pemberian penghargaan terhadap Colosseum meski sudah dicabut.

"Saya juga minta Pak Anies, mengusut tuntas kenapa Diskotek Colosseum yang oleh BNPP mendapat catatan dan menjadi perhatian khusus justru malah mendapat award. Saya sebagai Anggota DPD DKI Jakarta sangat kecewa atas pemberian award ini," cetusnya.

Suasana diskotek Colosseum. (Screenshot via web Colosseum.id)

Menurut dia, pemberian penghargaan ini mengabaikan rekomendasi BNPP DKI Jakarta dan lalai menjalankan perintah gubernur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata terkait sanksi administratif terhadap pelanggaran narkotika, prostitusi, dan perjudian.

"Pasal 54 Ayat 1 Pergub ini tegas menyatakan bahwa setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam satu manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung," tuturnya.

Fahira menyebut penutupan Alexis tahun lalu harusnya menjadi pengingat untuk Pemprov DKI bahwa Gubernur Anies tidak mau kompromi sedikit pun terhadap pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan malam.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan pencabutan penghargaan itu dilakukan karena ketidaksesuaian nilai yang diberikan kepada Colosseum dengan realisasi di lapangan.

Ia mengakui BNNP DKI memberikan surat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta sebelum penghargaan diberikan, pada 7 September.

"Berdasarkan surat BNNP DKI kepada Kepala Dinas Parbud, tanggal 10 Oktober 2019 menyampaikan hasil kegiatan BNNP terhadap pengunjung di Colloseum 7 September 2019 menjadi catatan kita," kata Saefullah, Senin (16/12).

[Gambas:Video CNN]
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengambil langkah dengan memerintahkan Inspektorat agar kasus ini ditelusuri. Ia juga mengganti anak buahnya Pelaksanatugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali yang kini dipegang oleh Sri Haryati.

Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sri Haryati menyatakan pihaknya masih harus mengecek laporan dari BNNP itu.

"Kalau bicara TDUP kan ada beberapa tahapan lagi yang harus kita make sure. Di aturannya memang jelas kalau ternyata ada [narkoba] dan lain-lain, maka ada pencabutan TDUP. Tapi kan ini kita mesti telusuri lagi," kata Sri saat dikonfirmasi, Selasa (17/12).

Menurut dia, setiap tempat hiburan mempunyai tanggungjawab agar bebas dari masalah narkotika. Namun lagi-lagi ia mengatakan pihaknya masih menunggu koordinasi dengan BNN.

"Iya iya betul, soal narkoba dan prostitusi memang ada di [pasal] itu. Cuma, sekarang saat melakukan penindakan, kita telusuri lagi. Koordinasi terus sama BNN dan instansi lainnya," kata Sri.

Sejauh ini pihak diskotek Colosseum belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik pemberian dan pencabutan penghargaan Adikarya Wisata dan laporan dari BNNP DKI Jakarta tersebut.

(CTR/arh)

Let's block ads! (Why?)