Kemendagri Tak Ikut Campur Evaluasi Pilkada ala Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri menyatakan tak ikut campur dalam diskusi evaluasi positif dan negatif pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia yang digelar Polri di sejumlah daerah. Polri menginisiasi sendiri tanpa permintaan atau koordinasi dengan Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menampik jika ada anggapan Polri menggelar diskusi lantaran diperintah Mendagri Tito Karnavian yang mengaku ingin mengevaluasi pilkada langsung. Apalagi Tito sebalum jadi Mendagri adalah Kapolri.

"Tidak ada, itu kan institusi kepolisian yang melakukan. Narasumber-narasumber yang diundang, prosesnya seperti apa, itu independensi mereka ," kata Bahtiar saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS Se-Indonesia di, Jakarta, Kamis (5/12).

Bahtiar menyebut Polri juga punya hak mengkaji pilkada karena ikut andil dalam penyelenggaraan. Karenanya, dia tidak mempermasalahkan jika Polri ikut mengkaji penyelenggaraan pilkada selama ini.

"Pasti dari sisi polisi, mungkin dari aspek-aspek keamanan dan ketertiban umum, tapi pun juga mau mengkaji aspek-aspek lain, namanya sebuah dialog diskusi, sah-sah saja," ujarnya.

Bahtiar mengapresiasi langkah Polri melakukan penelitian tersebut. Menurutnya, semakin banyak lembaga pemerintah yang melakukan evaluasi akan semakin membantu Kemendagri membuat kebijakan terkait pemilu.

Mendagri Tito Karniavian, kata Bahtiar, menginginkan evaluasi pilkada langsung guna mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada. Kemendagri bersikukuh mengajak seluruh elemen melakukan kajian evaluasi pilkada langsung meski menuai kritik.

"Tidaklah haram untuk kita diskusikan proses politk ini supaya kita memiliki bangunan sistem, mulai dari input, proses, maupun output-nya yang tadi supaya menghasilkan sebuah sistem mempercepat kemajuan," ujar dia.

Puslitbang Mabes Polri menginisiasi diskusi bertajuk "Dampak Positif dan Negatif Pelaksanaan Pilkada di Indonesia". Berdasarkan informasi yang diperoleh CNNIndonesia.com, diskusi digelar di Sumatera Utara dan Jawa Timur di hari yang sama, yaitu Senin, 4 November 2019. Acara difasilitasi oleh Polda Sumut dan Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera menyebut hasil diskusi akan dijadikan acuan kebijakan Polda Jatim. Selain itu, hasil riset tersebut akan diserahkan ke pemerintah secara internal.

[Gambas:Video CNN]
Dia mengakui diskusi tidak diberitakan media massa karena sengaja digelar tertutup. Frans mengklaim diskusi berisi informasi intelijen kepolisian.

"Tidak (terbuka untuk publik) dong karena di situ ada yang namanya target operasi, hasil daripada laporan intelijen yang tidak boleh diketahui publik. Internal kita untuk menguatkan," ujar Frans saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).

Pengamat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai sikap Kepolisian sudah masuk ke ranah politik. Menurutnya, itu tidak patut dilakukan.

Ada banyak tema penelitian lebih menarik yang bisa digelar Kepolisian. Terlebih, lanjut Fahmil, penelitian evaluasi pilkada sudah sering dilakukan dan dipublikasi lembaga penyelenggara dan pemantau pemilu.

"Enggak ada masalah secara normatif, hanya soal kepatutan. Mereka terlalu jauh masuk ke wilayah yang sarat kepentingan politik," kata Fahmi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).

(dhf/bmw)

Let's block ads! (Why?)