LSM Tuding Jokowi Bagi-bagi Megaproyek di Ibu Kota Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Gerakan Bersihkan Indonesia menilai wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aksi bagi-bagi proyek kepada para pihak yang terlibat dalam Pilpres 2019.

"Kami menduga ini bagian dari komoditas politik pasca-pilpres. Tidak hanya bagi-bagi jabatan, tapi juga bagi-bagi konsensi atau proyek," tutur Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah di Kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Dugaan tersebut berangkat dari rentang waktu pernyataan ide perpindahan ibu kota yang diungkapkan Jokowi hanya 12 hari setelah Pilpres 2019 digelar. Hal ini menurut Merah patut dicurigai karena selama kampanye Jokowi tidak pernah menyebut wacana pemindahan ibu kota.

Wacana pemindahan ibu kota, menurut Merah, bahkan lebih cocok disebut sebagai megaproyek. Dia tak setuju dengan istilah pemindahan ibu kota yang disampaikan Jokowi.
"Dari temuan kami, ini sebenarnya lebih cocok disebut megaproyek ibu kota baru. Kenapa? Ini sebuah proyek, dari A sampai Z hanya seputar proyek," kata Merah.

Melalui laporan bertajuk 'Ibu Kota Baru Buat Siapa?' yang dikeluarkan Koalisi, ditemukan 162 konsesi perusahaan di 180.965 hektar lahan ibu kota baru. Laporan itu disusun oleh Jatam bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Forest Watch Indonesia, Trend Asia, dan sejumlah LSM lainnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 158 lahan merupakan konsesi batu bara. Sisanya merupakan lahan konsesi pertambangan lain, kehutanan dan sawit.

Laporan itu menyebut rencana pemindahan ibu kota menunjukkan ada indikasi kuat bahwa megaproyek ini hanya menjadi komoditas politik semata.

"Di tengah jalan, ia menjadi komoditas dagangan politik untuk ditawarkan pada sederet pengusaha, pendukung kubu penguasa maupun lawan politiknya. Ujung-ujungnya, menguntungkan para oligarki politik belaka," demikian ditulis dalam laporan tersebut.

Pemindahan Ibu Kota, Bagi-bagi Megaproyek Oligarki Jokowi

Bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Laporan tersebut juga menunjukkan dari 162 konsensi itu disebutkan sejumlah nama politikus dan pengusaha papan atas. Di antaranya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, anak eks Ketua DPR Setya Novanto, Rheza Herwindo, dan adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Dalam laporan itu, Luhut dikaitkan dengan perusahaan tambang batu bara PT Toba Group yang memiliki sejumlah anak perusahan.

Sementara Rheza tercatat di tiga perusahaan batu bara yang berada di lokasi ibu kota, yakni PT Eka Dwi Panca, PT Mutiara Panca Pesona, dan PT Panca Arta Mulia Serasi.

Hashim tercatat sebagai Komisaris Utama PT Internasional Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT ITCI KU). Perusahaan ini diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area ibu kota baru seluas 173.395 hektar.

Koalisi mendapatkan sejumlah nama itu melalui dokumen beneficial ownership pada situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami mendaftar dulu 162 perusahaan tambang, sawit, hutan dan properti. Kemudian menggunakan akses terhadap dokumen beneficial ownership, kami bisa mengetahui siapa komisaris, pemegang saham sampai direktur setiap perusahaan ini. Dari situ muncullah nama-nama tadi. Jadi prosesnya yang valid dan legal secara hukum," jelas Merah.

Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dipegang oleh PT ITCI Hutan Manunggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Dari temuan tersebut, Koalisi mempertanyakan kepada siapa untung pemindahan ibu kota akan dinikmati. Pasalnya, jajak pendapat dengan masyarakat lokal maupun nasional tidak pernah dilakukan sebelum presiden memutuskan akan memindahkan ibu kota.

"Yang diuntungkan proses ini bukan rakyat, yang diajak ngobrol pemegang konsensi ini. Yang pegang [lahan] apa akan sukarela memberikan? Atau ada kompensasi? Dalam bentuk apa? Jadi siapa yang diuntungkan? Ibu kota ini buat siapa? Buat perusahaan ini," tambahnya.

Respons Jokowi

Di sisi lain, Jokowi menanggapi santai temuan Koalisi yang menyebut pemindahan ibu kota sebagai praktik bagi-bagi proyek di lingkaran oligarki.

"Ya kalau pikirannya negatif, tok, ya repot. Bagi-bagi proyek, ya harus dibagi, masa kita kerjakan sendiri? APBN habislah, artinya keterlibatan di luar pemerintah sangat diperlukan," ujar Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12).

Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota negara harus dilakukan dengan gotong royong agar APBN tidak menanggung beban anggaran yang terlalu berat. Dia berdalih pemerintah tetap memerlukan APBN untuk alokasi pembangunan lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah mengkaji beberapa alternatif pembiayaan di luar APBN. Mulai dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership/PPP), BUMN, hingga swasta murni.

"Makanya ada yang ingin menawarkan, 'Pak, transportasi kami bukan dengan energi fosil, tapi nonfosil', oh itu bagus. Saya tanya berapa biayanya, oh hitungannya masih pas, silakan kontestasi saja lah," ujarnya.

Presiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Selain itu, Jokowi memastikan pemerintah akan terus mengawal penggunaan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

Berdasarkan estimasi awal, pemerintah membutuhkan dana mencapai Rp466 triliun untuk membangun ibu kota baru dimulai akhir 2020 hingga 2024.

Kebutuhan dana itu rencananya akan ditutup oleh APBN sekitar 19 persen dari total kebutuhan. Sisanya, ditutup dari KPBU serta kerja sama pemerintah dengan BUMN dan swasta.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman membantah tudingan bagi-bagi proyek dalam proses pemindahan ibu kota. Menurutnya, pemerintah telah melibatkan semua pihak.

"Tentu tidak benar, pemerintah melibatkan semua pihak dari investasi APBN, non-APBN, kerja sama riset, inovasi, pendidikan, sosial, agar semua orang di Indonesia merasa memiliki ibu kota baru," kata Fadjroel kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwanto meminta masyarakat tidak menyampaikan informasi provokatif, tapi harus didukung data yang komprehensif. Dia menyatakan Istana tak akan menanggapi secara teknis.

"Silakan kalau mau masyarakat mau berkomentar atau memberikan masukan, tapi tolong sifatnya konstruktif bukan sekedar narasi negatif apalagi yang hanya berdasarkan gosip atau tebakan-tebakan belaka," katanya.

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi telah mengumumkan ibu kota baru akan dipindahkan ke Kaltim. Pemerintah akan membangun mega proyek di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 180.965 hektar.

Dengan luas tersebut, terdapat empat kecamatan yang tercakup di kawasan ibu kota baru. Salah satunya di Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tiga lainnya yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Koalisi menyebut kawasan yang akan diproyeksikan sebagai ibu kota baru bukanlah ruang kosong. Sebab sebelumnya sudah dipenuhi oleh sejumlah izin dan konsesi seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, PLTU dan konsesi bisnis lainnya.

[Gambas:Video CNN] (fey, uli, fra/pmg)

Let's block ads! (Why?)