Lurah di Ibu Kota Baru Tak Ingin Warganya Cuma Jadi Penonton

Penajam Paser Utara, CNN Indonesia -- Banyak cerita usai pemerintah menetapkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur calon ibu kota negara baru Indonesia. Dari mulai cerita warga soal kehadiran para pengincar lahan, hingga optimisme pejabat desa untuk mengembangkan wilayah serta kemampuan warganya.

Salah satunya Pemerintah Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Lurah Pemaluan Taufig mengaku dirinya memiliki harapan tersendiri, serta perencanaan terkait kawasan ibu kota baru yang mengambil wilayah Penajem Paser Utara.

Taufig mengaku akan mengusulkan ke pemerintah di atasnya untuk peningkatan sumber daya manusia, terutama untuk generasi muda.

"Berharap pemerintah daerah untuk diadakan pelatihan yang sudah lulus sekolah menengah. Misalnya, kalau sudah tidak lanjut kuliah diadakan kursus alat berat. Karena nantinya akan banyak dibutuhkan. Buatlah kursus atau pelatihan yang bisa bersaing," ujar Taufig kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/12). Sementara untuk pembangunan fisik, Taufig menegaskan Kelurahan Pemaluan akan mengikuti apa yang sudah direncanakan pemerintah daerah Kabupaten provinsi dan pusat. Ia mengaku anggaran kelurahan saat ini dinilai sangat kecil, oleh karena itu dengan hadirnya ibu kota dapat berimbas terhadap pembangunan di Pemaluan.

"Mudahan mudahan dengan adanya isu ibu kota, ikut juga diperhatikan kampung kita. Kampung kita Termasuk paling ketinggalan untuk pembangunan. Anggaran di Kelurahan kecil sekali. Dan kita juga tidak mau tergeser dengan adanya ibu kota," ucap lurah yang sudah bertugas semenjak 2014 di Pemaluan.

Terbaru, sambungnya, untuk tahun depan kelurahannya bakal mendapat kucuran dana dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp3,5 miliar. Dana tersebut, kata dia, akan diprioritaskan untuk infrastruktur penunjang kehidupan warga desa.

"Yang lebih utama Jalan dan air bersih," ungkapnya.

Anak-anak warga adat Paser Balik di Kampung Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajem Paser Utara, Kaltim. (CNN Indonesia/ Abdallah)

Pesan ke Warga untuk Menjaga Lahan

Taufig mengaku sudah mengikuti beberapa pertemuan dengan pemerintah kecamatan yang bakal masuk dalam kawasan ibu kota baru. Dalam pertemuan tersebut ditekankan bagaimana masyarakat bisa bersaing dalam menghadapi kehadiran ibu kota negara. Masyarakat pun diajak untuk berpartisipasi dan bersaing.

"Kita sudah berapa kali adakan pertemuan. Ada dari anggota DPR, kita juga harus pintar menyikapi ini. [Masyarakat] jangan cuman tinggal diam," kata dia.

Ia juga berharap agar warga tak begitu saja mudah melepas lahan. Justru sebaliknya, Taufig berharap warga-warganya kreatif menggunakan lahan untuk kepentingan usaha kelak.

"Istilahnya punya lahan langsung dijual akhirnya kita akan tergeser. Harapan kita, apa yang kita bisa ikut nimbrung. Misalkan yang punya lahan bisa membangun untuk catering kah atau penginapan. Yang kayak kayak gitu. Jangan sampai semua dijual akhirnya kita keluar dari situ," ujarnya.

Taufig juga memastikan seperti yang disampaikan tim survei Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasinal (BPN) pada September lalu bahwa tidak akan mengambil hak hak masyarakat.

Lahan yang akan dijadikan kawasan ibu kota baru adalah lahan konsensi perusahaan.

"Kita harapkan di-enclave dari konsesi. jangan langsung diambil tapi diserahkan ke masyarakat. Itu usulan kami bersama, anggota DPR, dan tokoh-tokoh masyarakat," katanya.

Salah satu sudut Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.(CNN Indonesia/ Abdallah)

Sebelumnya, warga di Penajam Paser Utara mengatakan ada begitu banyak orang dari luar Penajam Paser Utara yang berburu tanah sejak ibu kota baru ditetapkan pemerintah pada Agustus lalu.

"Ngeri sekarang di sini semenjak ditetapkan IKN (Ibu Kota Negara) gila jual tanah, kita dibikin kacau," kata Marice kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (3/12).

Marice adalah warga asli Kampung Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut penuturannya, sudah banyak pengusaha dari Jakarta yang membeli tanah di Kecamatan Sepaku.

Marice pun harus menghadapi orang-orang yang membujuknya agar rela menjual tanah. Mereka mengatakan bahwa cepat atau lambat Marice harus merelakan tanahnya ketika pembangunan ibu kota baru dimulai pada 2020 mendatang. Namun, Marice menolak. Tak tergoda. Marice lebih mementingkan masa depan anak anaknya. Dia ingin anak-anaknya yang akan melanjutkan kehidupan di kampung Pemaluan. Bukan orang lain.

"Jika saya jual tanah, kita mau tinggal dimana, anak saya banyak. Siapa tahu mereka juga nanti mau berkebun. Saya tidak mau anak anak nanti menjadi penonton di kampungnya sendiri," ujarnya.

Marice sendiri cemas warga asli kehilangan identitas ketika ibu kota negara mulai pindah ke Penajam Paser Utara. Terlebih, generasi muda juga sudah mulai meninggalkan budaya setempat.

[Gambas:Video CNN]

Di satu sisi, tak lama setelah Jokowi mengumumkan bakal kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud mengeluarkan surat edaran kepada camat hingga lurah. Dalam surat edaran tersebut memuat larangan agar warga tidak melakukan transaksi jual beli tanah di daerah yang tidak sesuai prosedur administrasi pertanahan dan tanpa didukung alasan hak yang sesuai ketentuan.

Abdul Gafur menegaskan jual beli tanah di lahan ibu kota baru harus melapor kepada dirinya selaku kepala daerah. Hal ini untuk menghindari pihak yang hanya ingin menguasai tanah dengan mematok harga yang sangat mahal.

"Jual beli bisa tapi harus sesuai prosedur. Kita sebagai kepala daerah harus mengetahui tanah ini dijual ke mana, keperluan untuk apa, jangan hanya untuk klaim atau menguasai tanah dengan harga yang mahal," ucapnya pada September lalu.

Ia juga mengimbau warga berhati-hati atas klaim dari siapa pun atas penguasaan tanah yang berada di kawasan budidaya kehutanan maupun konsesi pihak lain, di antaranya konsesi kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan lahan konservasi hutan lindung.

Gafur pun memerintahkan camat, lurah, dan kepala daerah untuk terus memonitor perkembangan wilayah masing-masing, khususnya dalam tiap transaksi jual beli tanah. Tiap ada transaksi jual beli tanah wajib melaporkan secara periodik kepada dirinya selaku bupati Penajam Paser Utara.

"Tiap transaksi tanah wajib diketahui bupati dan mendapat persetujuan atau tidak karena ibu kota negara dipindahkan ke Penajam Paser Utara," ucapnya.

(nem/kid)

Let's block ads! (Why?)