Fachrul Razi, Mau Gaya Alamsyah atau Tarmizi-nya Soeharto?

Jakarta, CNN Indonesia -- Penunjukan mantan Wakil Panglima TNI (Purn.) Fachrul Razi sebagai menteri agama sebenarnya tidak perlu dikuatirkan secara berlebihan. Terutama bagi umat Islam, apalagi dengan pemberitaan yang mengarahkan bahwa tugas utama Menteri Agama adalah melawan 'radikalisme'.

Sayang-nya, kata 'radikalisme' dibingkai hanya mengarah pada kelompok-kelompok Islam tertentu. Padahal radikalisme tidak hanya ada di Islam saja, setiap agama pun memiliki kelompok radikal dan fundamentalis.

Jabatan menteri hanyalah sebagai pembantu presiden. Jadi, mau menteri agama berasal dari kalangan Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, partai atau pun militer sikapnya terhadap umat Islam tentu tergantung sikap Presiden Jokowi terhadap umat Islam sendiri.

Apalagi, Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak ada misi dan visi lain dalam kabinetnya, selain yang sudah ditetapkannya. Oleh karena itu, tentu sikap Fachrur Razi terhadap umat Islam, akan sama dengan sikap Presiden.

Tengok saja sikap dan kebijakan dua Menteri Agama dari kalangan militer di era Presiden Soeharto (Orde Baru). Kebijakan dan pendekatan kedua menteri tersebut berbeda-beda, dipengaruhi oleh sikap Presiden Soeharto terhadap umat Islam pada masa itu.

Masa Alamsyah

Ketika Menteri Agama dipegang oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara pada Kabinet Pembangunan III (1978 - 1983). Sikap Alamsyah terhadap umat Islam terasa cukup keras.

Hingga pada saat itu, muncul istilah ekstrem kanan. Bahkan pada masa itu terjadi Peristiwa Pembajakan Pesawat Garuda Indonesia pada 28 Maret 1981 yang dikenal dengan Peristiwa Woyla.

Pelaku pada peristiwa ini berjumlah lima orang yang dipimpin oleh Imran Muhammad Zein. Mereka dituduh sebagai anggota kelompok ekstremis 'Komando Jihad'. Peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla ini menjadi peristiwa terorisme bermotif 'jihad' pertama yang menimpa Indonesia.

Hubungan antara Pemerintahan Presiden Soeharto pada masa itu dengan umat Islam penuh gejolak.

Presiden Soeharto. (Foto: Dok. Istimewa)

Satu di antaranya, saat Buya Hamka yang memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundurkan diri. Hal ini terjadi pada 7 Maret 1981, MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman perayaan Natal bagi umat Islam.

Fatwa itu keluar menyusul banyaknya instansi pemerintah menyatukan perayaan Natal dan Lebaran lantaran kedua perayaan itu berdekatan. Hamka membantah perayaan Natal dan Lebaran bersama sebagai bentuk toleransi.

Buya Hamka beberapa kali dipanggil oleh Alamsyah untuk mencabut fatwa tersebut. Namun, komunikasi antara Buya dan Alamsyah tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Tokoh yang sangat dihormati ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan organisasi Islam lainnya ini memilih mengundurkan diri dari Ketua MUI dari pada harus mencabut fatwanya.

Pada masa itu, hubungan antara Umat Islam dan Pemerintah Orde Baru terus merenggang. Bahkan, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh umat Islam terus dicurigai, termasuk pengawasan ketat terhadap pengurus-pengurus masjid pada masa itu. Bukti hubungan yang tidak mesra tersebut lainnya adalah terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Berdarah pada September 1984.

Setelah Alamsyah, pada Kabinet Pembangunan IV dan V (1983 - 1988 dan 1988 - 1993), Menteri Agama dipegang oleh non-milter yaitu Munawir Sjadzali. Di era Munawir jadi menteri, Pancasila sebagai asas tunggal dipromosikan secara besar-besaran oleh penguasa. Konsepsi ini mendapat banyak penolakan dari kelompok-kelompok Islam.

"Pancasila adalah asas hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang beragama lain," kata Munawir seperti ditulisnya dalam buku Partisipasi Umat Beragama Dalam Pembangunan Nasional (1983: 143).

Namun pada masa Munawir juga, hubungan antara Presiden Soeharto dengan umat Islam semakin mesra.

Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibidani oleh almarhum BJ Habibie yang masa itu masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi.

Ilustrasi umat Islam. (Foto: CNN Indonesia/ Farid)

Masa Tarmizi Taher

Pada kondisi ummat Islam yang mulai mesra dengan Pemerintah Orde Baru inilah Presiden Soeharto tetap mengangkat Menteri Agama dari kalangan militer yaitu, Tarmizi Taher. Dengan latar belakang TNI Angkatan Laut, beliau juga dikenal sebagai tentara yang dekat dengan umat Islam pada masa itu.

Tantangan Tarmizi memimpin Departemen Agama pada masa itu relatif kecil. Kemesraan umat Islam dengan Presiden Soeharto dan kerukunan umat yang terus terjaga mengalihkan perhatian Tarmizi pada permasalahan lain yang cukup menjadi perhatian umat.

Fokus Tarmizin saat itu pada pelayanan Departemen Agama pada ummat Islam, salah satunya adalah pelayanan Haji dan Umrah. Pelayan haji dan umrah pada masa itu penuh ketidakpastian, Ongkos Naik Haji (ONH) terus naik setiap tahun, sementara keberangkatan jemaah tidak ada kepastian.

Untuk menangani permasalahan ini, dua inisiatif penting yang dilaksanakan adalah pengembangan Siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu) dan pembentukan Dana Abadi Umat (DAU). Siskohat merupakan awal keterbukaan pendaftaran haji, ketika masyarakat dapat mengetahui kapan mereka berangkat lebih pasti.

Sementara pembentukan DAU, merupakan awal dari terkoordinasi-nya dana kelebihan atau keuntungan dari pengelolaan haji oleh negara.

Tugas Fachrul Razi

Kini masa Fachrul Razi berbeda dengan masa kedua pendahulunya. Sistem politik yang berbeda tentu bisa menjadi plus minus dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan Kementerian Agama pada saat ini sangat kompleks, ditambah citra dan wibawa menterinya saat ini sangat buruk. Tercatat dua menteri-nya sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh karena itu, sebaiknya, Fachrul Razi sebelum bergerak dengan berbagai tugasnya, perlu memperbaiki citra kementeriannya dahulu, agar tidak dianggap menjadi sarang para koruptor.

Pasalnya, lembaga yang dipimpinnya ini memiliki lahan besar dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari pengelolaan haji dan umrah hingga pengelolaan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, termasuk pondok-pondok pesantren.

Terkait tugas melakukan penyebaran paham radikalisme, Fachrul Razi perlu membangun komunikasi yang baik pada semua pihak, termasuk kepada Presiden Jokowi. Masukan yang salah pada Jokowi bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan, dan tentu ke Fachrul sendiri. (asa)

Let's block ads! (Why?)