Maju Pilgub Kalsel, Denny Indrayana Dekati Parpol dan Ulama

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) ke DPW Partai NasDem. Denny mengatakan akan mulai membuka komunikasi dengan partai politik lain.

"Semua parpol, bahkan yang tidak punya kursi di DPRD. Yang penting juga komunikasi dari hati ke hati dengan rakyat, pemilih Kalsel," kata Denny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/10).

Selain komunikasi ke parpol, Denny mengaku selama proses penjaringan ini mulai membangun komunikasi politik dengan tokoh masyarakat, alim ulama, guru, dan juga pimpinan parpol di Kalsel.

Pria yang berprofesi sebagai advokat itu mengatakan mendapat panggilan jiwa untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2020. Denny juga mengaku lahir dan besar di wilayah Kalsel. Ia pun ingin berkontribusi membangun kampung halaman.
"Saya dilahirkan di Pulau Laut, Kalsel, dan besar di Banjarbaru. Bagaimanapun ada panggilan jiwa untuk ikut berkontribusi membangun Banua, kampung halaman," ujarnya.

Menurut Denny, Kalsel merupakan salah satu provinsi yang kaya. Bekas advokat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pilpres 2019 lalu itu menyatakan dengan manajemen pembangunan yang antikorupsi, rakyat Kalsel bisa lebih sejahtera hingga bahagia dunia-akhirat.

"Kalsel itu kaya, harusnya dengan manajemen pembangunan yang amanah dan antikorupsi, rakyat Kalsel bisa lebih sejahtera, maju, sehat dan makin bahagia dunia-akhirat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Taufik Basari menyatakan Denny sudah mengambil formulir pendaftaran untuk menjadi bakal calon gubernur Kalsel dalam Pilkada 2020. Denny mengambil formulir melalui DPW NasDem Kalsel.

"Iya, kita mendapatkan informasi betul pengambilan formulir untuk pendaftaran (calon gubernur Kalimantan Selatan)," kata Taufik kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/10).

Taufik menyatakan pihaknya tak akan memberikan keistimewaan kepada Denny dalam proses ini. Meskipun, kata Taufik, dirinya mengenal mantan wakil menteri Hukum dan HAM itu.

"Semua punya hak yang sama untuk maju, nanti tergantung dari penelusuran rekam jejak, hasil penelitian survei dari elektabilitas dan beberapa hal nanti kita berikan penilaian," ujarnya.

(fra/DAL)

Let's block ads! (Why?)