SBY, Prabowo, Zulhas ke Jokowi, PKS Tegaskan Masih Oposisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan pihaknya masih menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Mardani posisi oposisi adalah hal yang mulia dan sehat bagi demokrasi.

Sikap PKS itu pun, kata Mardani, sejauh ini masih merujuk kepada keputusan Majelis Syuro PKS yakni berada di luar pemerintahan atau oposisi pemerintahan Jokowi bersama Ma'ruf Amin mendatang.

"Arahan pimpinan kita masih merujuk keputusan Majelis Syuro di luar pemerintahan. Dalam bahasa saya #KamiOposisi," ucap Mardani lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/10).

Dalam sepekan terakhir, Jokowi bertemu dengan tiga ketua umum partai politik di luar koalisi pendukungnya pada Pilpres 2019 silam.

Jokowi mengawali pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kemudian bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan terakhir bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

Mardani mengaku belum mengetahui apakah Presiden PKS Sohibul Iman juga telah diundang untuk bertemu dengan Jokowi di Istana Negara seperti halnya SBY, Prabowo, dan Zulhas. Pasalnya PKS bersama Gerindra, Demokrat, dan PAN berada dalam satu koalisi mengusung Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Menurut Mardani, soal kemungkinan undangan dari Jokowi itu hanya Sohibul yang mengetahui terkait hal tersebut. Tapi, kata dia, silaturahmi bukanlah hal yang dilarang untuk dilakukan.

"Prinsipnya silaturahim harus terus dibangun. Tapi sikap #KamiOposisi juga dapat disampaikan saat pertemuan dengan Jokowi karena #KamiOposisi itu mulia dan sehat bagi demokrasi," ucap Mardani.

PKS Masih Ikuti Majelis Syuro untuk Menjadi Oposisi Jokowi

Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto (ketiga dari kiri)-Sandiaga Uno (ketiga dari kanan) bersama perwakilan parpol anggota Koalisi Merah Putih: Demokrat, PKS, PAN, dan Berkarya. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengatakan pihaknya hanya memenuhi silaturahmi dengan Jokowi setelah pembentukan kabinet di pemerintahan mendatang rampung dilaksanakan.

Ledia menegaskan itu pun Hanifa mengatakan sikap tersebut sesuai dengan yang pernah disampaikan Sohibul.

"Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa silaturrahimnya nanti setelah kabinet terbentuk," kata Ledia lewat pesan singkat, Selasa (15/10).

[Gambas:Video CNN]
Jokowi dan Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. Koalisi parpol pendukung Jokowi akan terlalu gemuk jika Demokrat, Gerindra, dan PAN jadi bergabung.

Saat ini jumlah kursi parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen menguasai 349 kursi. Jika Demokrat, Gerindra dan PAN jadi bergabung, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan menguasai 525 dari 575 kursi di DPR RI. Artinya, sesuai dengan sikap yang sejauh ini dilontarkan ke publik, hanya PKS yang memiliki perolehan 50 kursi di DPR RI yang berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

(mts/kid)

Let's block ads! (Why?)