Ini adalah agenda besar pertama kelompok 212 setelah Prabowo Subianto dan gerbongnya, yang selama ini mereka sokong berpindah haluan bergabung dengan pemerintahan di bawah kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).
Berawal dari gerakan protes masif di kawasan Monas dan sekitarnya menuntut penegakan hukum dengan tudingan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2 Desember 2016. Itulah yang kemudian membuat kelompok yang dimotori sejumlah ormas Islam seperti FPI yang dipimpin Rizieq Shihab mengidentifikasi diri sebagai kelompok 212.Belakangan, setelah Ahok divonis bersalah, kelompok itu pun membentuk Persaudaraan Alumni 212. PA 212 kemudian merapat atau didekati kubu Prabowo yang menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2019.
Selama kiprahnya, PA 212 sudah menggelar dua kali aksi besar berkaitan dengan momen politik, yaitu pada 2 Desember 2017 dan 2 Desember 2018. Aksi tahun 2017 berkaitan dengan Pilkada Serentak 2018, sedangkan aksi tahun 2018 berkaitan dengan Pilpres 2019.
Reuni Akbar 212 pada 2018 tak bisa dipungkiri sarat politik. Prabowo Subianto yang saat itu menjadi calon presiden hadir dan berpidato. Ia pun ditemani beberapa tokoh Koalisi Indonesia Makmur.
Tak hanya di situ, beberapa tokoh 212 juga dirangkul Prabowo masuk dalam barisan tim sukses seperti Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, dan Sekjen FUI Alkhaththath.
Seusai pilpres, hubungan 212 dan gerbong Prabowo merenggang. Bahkan Prabowo melakukan manuver mengejutkan dengan merapat ke barisan rivalnya, Jokowi. Prabowo ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.
 Ketum Gerindra yang juga kini menjadi Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai nuansa politik dalam Reuni Akbar 212 kali ini tak akan sekuat biasanya. Merapatnya gerbong Prabowo ke Jokowi disebutnya berdampak besar terhadap gelaran tahun ini.
Ujang menyampaikan kekuatan 212 sebenarnya terletak pada momentum politik. Hal itu terlihat pada 2016 saat menjelang Pilkada DKI 2017 dan juga reuni tahun 2018 dalam rangka menyambut Pilpres 2019.
"Tentu mungkin hari ini karena tidak ada momentum politik, seolah-olah gerakan biasa. Tapi nanti pilkada, pileg, dan pilpres nanti akan menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. Momen-momen politik itu penting bagi 212," kata Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/11).
Menurut Ujang, PA 212 akan tetap menjaga eksistensi mereka sebagai kelompok penekan (pressure group) non-parlementer. Mereka akan terus bergerak memberikan tekanan-tekanan terhadap pemerintahan yang mereka anggap berseberangan.
Dia juga menilai tokoh-tokoh 212 tetap menggelar aksi ini sebagai taktik menjaga eksistensi di kancah politik. Sebab PA 212 punya potensi yang sangat kuat di masa mendatang sebagai basis massa politik.
Selain itu, sejumlah misi politik mereka juga belum tuntas. Beberapa di antaranya pernah jadi janji politik Prabowo saat maju dalam Pilpres 2019.
"Ketika hari ini Prabowo masuk ke Jokowi, mereka harus berjuang sendiri memulangkan Habib Rizieq. Menurut saya perjuangan 212 belum tuntas, belum selesai, belum beres, dan tidak akan membubarkan diri," tuturnya.
 Aksi solidaritas massa untuk kepulangan Rizieq Shihab kembali ke Indonesia di depan Kemenlu RI, Jakarta, 22 November 2019. (CNN Indonesia/ Safir Makki) |
Dihubungi terpisah, pengajar komunikasi politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin menilai PA 212 ingin menunjukkan kekuatan mereka yang masih tersisa meski sudah tak dirangkul kekuatan politik. Reuni kali ini jadi cara mereka menunjukkan hal itu.
"Mereka akan tetap mempertahankan eksistensi mereka. Modal mereka adalah massa. Mereka ingin menegaskan bisa memberikan massa, menghadirkan massa," ucap Alvin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/11).
Selain itu, Alvin mengatakan aksi unjuk kekuatan basis masaa adalah cara PA 212 membedakan diri dari ormas Islam lain. Dia bilang NU dan Muhammadiyah sudah punya basis massa yang besar dan akar sejarah yang kuat. Sementara PA 212 yang baru lahir dekade ini perlu menunjukkan bahwa kekuatan massa mereka juga bisa diperhitungkan.
"Berusaha ingin menyamai kekuatan politik ormas Islam yang sudah ada, entah NU, entah Muhammadiyah. Bagaimana mereka melakukan hal tersebut, ya dengan aksi rutin ini. Supaya tetap eksis di ranah politik," ucap pria yang juga Direktur Indonesia Popular Survey tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Saat dikonfirmasi, Slamet Maarif membantah Reuni Akbar 212 tahun ini bakal berkaitan dengan politik. Ia menegaskan tahun ini hanya ingin memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
"Tapi memang yang jelas di reuni sekarang ini kita ingin untuk melepaskan diri dari urusan politik. Kita betul-betul akan munajat, berzikir, akan merekatkan umat Islam. Oleh karenanya sampai saat ini sangat kecil kemungkinan tokoh-tokoh politik kita undang di acara Reuni 212 yang akan datang," kata Slamet Maarif saat ditemui di Kantor DPP FPI, Jakarta, Kamis (21/11).
(dhf/kid)from CNN Indonesia https://ift.tt/2OnYRTd
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Reuni Alumni 212 dan Misi Politik yang Belum Tuntas"
Post a Comment