Mahasiswa Kumpulkan Pemohon Uji Materi UU KPK via Instastory

Jakarta, CNN Indonesia -- Para pemohon uji materi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang dilakukan DPR RI pertengahan September lalu membantah keberadaan pihak yang mengorganisasi permohonan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Pemohon yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, memastikan 18 orang pemohon yang mengajukan uji materil atas Undang-undang ini ke MK tak mengenal satu sama lain.

Kata dia, permohonan yang dilakukan serentak ini semuanya bermula atas inisiatif dirinya mengunggah sebuah pengumuman di Instagram Story atau Instastory terkait pengajuan uji materi ke MK.
"Awalnya saya menulis di Instagram Strory saya 'Siapapun yang hendak menggugat proses pemilihan Ketua KPK bisa hubungi saya'," kata Zico seperti dikutip dari siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (4/10).

"Berawal dari tulisan tersebut, banyak mahasiswa dari berbagai universitas yang menghubungi saya termasuk Politisi. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada upaya untuk mengajukan permohonan uji materi UU KPK secara terorganisir," ia menambahkan.

Gedung Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Hal ini dikatakannya terkait pemberitaan di media yang menyatakan bahwa para pemohon uji materi itu terorganisir.

Menurut Zico, permohonan uji materi ini murni berasal dari hati nurani masing-masing. Bahkan hingga sidang perdana digemar pada Senin (30/9) lalu, seluruh pemohon tidak mengenal satu sama lain.

"Para pemohon tidak saling mengenal satu sama lain hingga sidang perdana dilaksanakan. Hal ini membuktikan, para pemohon tidak diorganisir oleh siapapun, melainkan berdasarkan keinginan perseorangan dan hati nurani masing-masing," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Zico juga membantah soal pandangan bahwa Perppu KPK tak akan bisa diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran saat ini tengah dilakukan judicial review atas permohonan dari dirinya ke MK.

Menurut Zico, Perppu tetap bisa diterbitkan dan tak akan memengaruhi seluruh proses yang saat ini tengah terjadi di MK. Begitupun sebaliknya, MK tak akan terpengaruh dengan Perppu yang sekiranya akan diterbitkan oleh Jokowi.

"Tidak terdapat korelasi antara penerbitan Perppu KPK oleh Presiden dengan proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi," kata dia.

Mahasiswa Kumpulkan Pemohon Uji Materi UU KPK via Instastory

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

"Apabila Presiden menerbitkan Perppu tersebut, maka MK dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan pemohon ditolak/tidak dapat diterima, yang disebabkan karena objek sengketa yang dimohonkan telah diganti dengan Perppu," jelasnya.

Lagi pula kata dia, jika hasilnya memang seperti itu tentu para pemohon sepenuhnya akan mendukung keputusan Jokowi dan putusan yang diterbitkan MK.

"Pada prinsipnya, semua pemohon mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK meskipun kami juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kami meminta kepada Bapak Presiden supaya tidak menjadikan hal ini (uji materi UU KPK ke MK) sebagai alasan untuk tidak menerbitkan Perppu KPK," kata dia.

Soal penomoran Undang-undang KPK yang belum dilakukan, dia menegaskan bahwa uji materi tetap bisa diajukan.

Hal ini merujuk dari pengalaman Zico yang sebelumnya juga pernah mengajukan permohonan uji materi UU MD3 yang saat itu juga belum bernomor.

"Data mengenai UU MD3 dapat dilihat dalam Risalah Perkara UU MD3 (16/PUU-XVI/2018). Kuasa pemohon juga sudah tujuh kali berperkara di MK. Pemohon beranggapan, saat masa perbaikan UU KPK sudah memiliki penomoran," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Para pemon pun berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memberi kesempatan guna mengajukan uji materi ini hingga mendapat putusan MK. Para pemohon optimistis bahwa MK berkenan mengabulkan uji materi ini, baik secara formil maupun materiil.

"Saya berharap masyarakat yakin dan percaya dengan kami (Pemohon) karena yang kami lakukan untuk kepentingan bersama guna menguatkan agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," katanya.

(tst/arh)

Let's block ads! (Why?)