PDIP Dukung Pembubaran TP4 Kejagung yang Kerap Disalahgunakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendukung rencana pembubaran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) serta Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung.

Rencana ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dengan pertimbangan pembentukan tim tersebut telah melenceng dari tujuan pendiriannya dan menjadi alat kolusi.

"Gagasan untuk membubarkan TP4 itu didukung sepenuhnya oleh PDIP, dengan demikian proses pengawalan dapat dilakukan internal di tiap lembaga negara maupun pemda," ujar Hasto saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

Hasto mengatakan selama ini banyak keluhan terkait keberadaan TP4P dan TP4D yang tak sesuai dengan tujuan awal karena banyak campur tangan kepentingan.
"Yang tujuannya mengawasi pembangunan agar sesuai kaidah hukum tapi praktiknya banyak disalahgunakan, itu yang kami dapat berdasarkan laporan internal," katanya.

Selain itu, lanjut Hasto, keberadaan TP4P dan TP4D itu dikhawatirkan akan tumpang tindih atau overlapping dengan lembaga pengawas lainnya. Padahal selama ini menurutnya sudah banyak lembaga yang juga bertugas menjadi pengawas untuk lembaga negara maupun di tingkat pemda.

"Pengawasan kan sebenarnya selama ini sudah terlalu banyak juga. Keuangan ada BPKP, ada juga pengawas internal, kepala daerah diawasi DPRD. Jangan sampai terjadi overlapping," ucap Hasto.

Pembubaran TP4P dan TP4D ini disebut karena banyaknya keluhan yang menyatakan bahwa program tersebut justru menjadi dalih dari tindak korupsi.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyampaikan, keberadaan tim pengawal ini memang dimaksudkan untuk mendampingi pemerintah dalam membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi namun justru dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu.

Bahkan ada sejumlah kepala daerah yang menjadikan tim ini sebagai penyamaran pelanggaran hukum.

Mahfud mengatakan pembubaran ini dilakukan karena banyaknya keluhan yang menyatakan bahwa program tersebut justru menjadi dalih dari tindak korupsi.

"Dulu ini memang dimaksudkan untuk mendampingi pemerintah dalam membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih. Tapi ada keluhan-keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu," ujar Mahfud.

[Gambas:Video CNN] (psp/pmg)

Let's block ads! (Why?)