Putra Yasonna Laoly Jadi Saksi Kasus Suap Walkot Medan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Yamitema T Laoly, putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yamitema memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019.

Yamitema yang juga Direktur PT Kani Jaya Santosa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN).

"(sebagai) Saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (18/11).

Sebelumnya, Yamitema telah dipanggil oleh KPK pada Senin (11/11). Namun, saat itu yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan karena belum menerima surat panggilan yang dikirimkan KPK ke rumahnya di Kota Medan.

KPK pada Rabu (16/10) telah menetapkan Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka dugaan penerimaan suap. Dzulmi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Medan bersama dengan Syamsul Fitri Siregar, Isa Ansyari, ajudan Wali Kota Medan Aidiel Putra Pratama, dan Sultan Sholahuddin pada Selasa (15/10).

Dalam perkara ini, Dzulmi diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.

Pada Juli 2019, Dzulmi Eldin melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka kerja sama 'sister city' antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak serta istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.

Keluarga Dzulmi Eldin bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Selama masa perpanjangan tersebut, mereka didampingi Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

KPK juga telah memanggil dan memeriksa Anggota DPRD Sumatera Utara, Akbar Himawan Bukhari pada Kamis (14/11). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik mendalami perihal proyek-proyek yang menjadi dugaan korupsi di Pemerintah Kota Medan.

"KPK mendalami pengetahuannya tentang proyek-proyek di Kota Medan dan komunikasi yang dilakukan saksi sebelumnya dengan Wali Kota Medan," ujar Febri. (ain)

Let's block ads! (Why?)