Nadiem sudah memaparkan rencana alokasi anggaran 2020 saat rapat di Komisi V DPR pada 28 Januari lalu. Penggunaan anggaran itu diambil dari jatah kucuran Kementerian Keuangan untuk 2020 sebesar Rp75,702 triliun.
Dari angka itu, ada mata anggaran infrastruktur sebesar Rp843 miliar. Dari nominal tersebut, Nadiem menyisihkan Rp170 miliar untuk renovasi sekolah dan Rp230 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru.
"Untuk 2020 anggaran infrastruktur Rp843 miliar yang di Kemendikbud. Yang penting adalah revitalisasi sekolah Rp170 miliar, pembangunan unit sekolah Rp230 miliar," ujar Nadiem saat rapat bersama Komisi V di DPR, Jakarta, 28 Januari.
Nadiem tidak menjelaskan seberapa banyak target ruang kelas rusak yang akan direnovasi dengan anggaran Rp170 miliar sepanjang 2020. Kepada Komisi V DPR, dia juga tidak menyatakan dengan gamblang bertekad untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi jumlah kelas rusak dalam jumlah yang signifikan hingga lima tahun ke depan.
Merujuk data Kemendikbud, jumlah ruang kelas dengan kategori rusak berat dan rusak total hingga 2019 tercatat mencapai lebih dari 140 ribu unit. Jumlah itu belum termasuk ruang kelas kategori rusak sedang dan ringan.
Kementerian Keuangan sebenarnya setiap tahun menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik khusus renovasi sekolah untuk pemerintah daerah. Pada 2020, DAK Fisik khusus renovasi sekolah dianggarkan sebesar Rp18,334 triliun.
Nominal itu ditargetkan bisa dipakai untuk memperbaiki 31.009 ruang kelas sepanjang 2020. Sejauh ini, jumlah kelas kategori rusak berat dan rusak total mencapai 141.752 seluruh Indonesia.
Akan tetapi, anggaran renovasi sekolah sebesar Rp18,334 triliun itu tidak diberikan kepada Kemendikbud. Pemerintah daerah yang bisa mencairkannya ke Kementerian Keuangan.
Selama ini, meski pemerintah daerah telah diberi anggaran besar, jumlah kelas rusak tak pernah berkurang signifikan. Seperti contoh pada 2017 ada 129.780 kelas rusak berat dan total dan malah bertambah pada 2019 menjadi 141.752.
 Masih banyak kondisi kelas yang rentan ambruk dan mengganggu kegiatan belajar mengajar (Adhi Wicaksono) |
Anggaran Laptop
Pada kesempatan sama, Nadiem juga memaparkan rencananya untuk memberikan laptop dan LCD untuk 3.876 sekolah di Indonesia sepanjang 2020. Uang yang dianggarkan sebesar Rp697 miliar. Nominal tersebut lebih besar ketimbang yang dianggarkan untuk renovasi sekolah, yakni Rp170 miliar.
Rencana Nadiem itu berkenaan dengan salah satu agenda prioritasnya dalam lima tahun ke depan, yaitu pemberdayaan teknologi. Dia berencana merealisasikannya dengan membagikan laptop dan LCD ke banyak sekolah secara bertahap hingga lima tahun ke depan.
"Laptop adalah device yang paling fleksibel untuk dipergunakan berbagai macam hal, baik dalam mutu pembelajaran, baik dalam administrasi ke sekolahan bagi guru dan kepala sekolahnya," ucap Nadiem.
Alasan lain dari pembagian laptop dan LCD adalah mengenai penunjang asesmen kompetensi minimum dan kompetensi karakter. Dia hal itu dilakukan berbasis komputer.
"Jadi ini adalah kami ancang-ancang persiapan untuk memastikan bahwa untuk yang 2021 asesmen kompetensi berdasarkan komputer itu berlangsung dengan baik dan juga karena itu laptop dan LCD," tutur Nadiem.
"Bahkan untuk pembelajaran sehari-hari, online learning dan berbagai macam administrasi, contoh anak-anaknya penulisan esai dan lain-lain, lebih cepat lebih fleksibel daripada komputer misalnya di mana kita sulit menulis tulisan karya ilmiah dan lain-lain," tambahnya.
 Banyak siswa yang belajar di ruangan kelas dengan ditemani genangan air dari atap yang bocor (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Jumlah anggaran 2020 untuk renovasi sekolah lebih sedikit ketimbang yang dialokasikan untuk pembagian laptop dan LCD. Akan tetapi, Nadiem merumuskan program baru berkenaan dengan renovasi infrastruktur pendidikan. Namanya sensus keamanan yang akan ditunjang dengan anggaran sebesar Rp436 miliar.
Sensus keamanan adalah misi Kemendikbud turun langsung mengecek kondisi ruang kelas dan sekolah di seluruh Indonesia. Selama ini, data kondisi bangunan diisi langsung oleh sekolah yang bersangkutan dan dikelola oleh dinas pendidikan pemerintah daerah.
Terkadang, data yang dimasukkan tidak valid. Kemendikbud kerap melihat persoalan ketika bangunan ambruk padahal sekolah tersebut menyatakan kondisinya aman lewat input data. Sekolah melakukan itu guna mendapat akreditasi yang baik, namun mengabaikan keselamatan guru dan siswa.
"Kita susah tidur di malam hari mengetahui bahwa sebenarnya selama ini keadaan bangunan sekolah kita semuanya berasal dari laporan sekolah sendiri. Artinya sekolah itu yang melapor sendiri, jadi dari foto-foto dan lain-lain. itu tidak mencerminkan structural integrity daripada gedung itu," kata Nadiem.
Nantinya, sensus keamanan dilakukan terhadap seluruh gedung SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta. Nadiem ingin sekolah swasta juga dipantau kondisinya karena tak menghendaki bangunannya rubuh. Itu tetap dilakukan meski yang paling bertanggung jawab adalah pihak yayasan pemilik sekolah yang bersangkutan.
Nadiem mengatakan Kemendikbud juga bakal bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi yang memiliki program studi teknik sipil. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan dilibatkan untuk mengetahui risiko rubuh dari setiap bangunan sekolah.
"Tanpa kita mengetahui seberapa besar masalah yang kita hadapi, menurut saya, itu bukan risiko yang saya siap terima," kata Nadiem.
Sejauh ini, Plt Dirjen Paud dan Dikdasmen Harris Iskandar belum mau memberi penjelasan lebih rinci kepada CNNIndonesia.com ihwal rencana kerja Kemendikbud lima tahun terutama mengenai penghapusan ketimpangan infrastruktur sekolah.
(yoa/bmw)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2vzEJ9G
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Anggaran Laptop Era Nadiem Lebih Besar dari Renovasi Sekolah"
Post a Comment