Anies Penuhi Panggilan DPR soal Kisruh Revitalisasi TIM

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi X DPR RI terkait kisruh revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Kisruh muncul karena kalangan seniman menolak gagasan pemerintahan Anies mengubah TIM menjadi kawasan bisnis dan perhotelan.

Selain Anies, terlihat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto, dan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.

Rapat digelar di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Jakarta. Rapat ini dibuka oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada 09.45 WIB.

Pada pembukaan rapat, Anies menyampaikan pembelaannya terhadap proyek ini. Anies menjelaskan alasan Jakpro ditunjuk sebagai pihak yang melakukan revitalisasi TIM.

"Tidak untuk mencari keuntungan, berbeda dengan badan usaha milik pemerintah. BUMN sebagai pelaksana konstitusi, di daerah BUMD sebagai pelaksana peraturan daerah, termasuk RPJMD, karena ada di dalam peraturan daerah. Jadi saya sampaikan sebagai awal mengapa kita tugaskan itu," ucap dia.

Setelah Anies bicara, DPR memberi kesempatan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Politisi PDIP itu menyampaikan keluhan-keluhan para seniman terkait rencana Anies tersebut.

"Pak Gubernur ini idenya baik, tujuan baik, tapi implementasi enggak ketemu, kenapa? Harusnya diajak ngomong, diajak ngomong, diajak ngomong sampai ada kesepakatan," ucap Prasetio.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan revitalisasi TIM. Proyek itu dimulai pada 3 Juli 2019 dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Proyek itu ditangani oleh BUMD PT Jakarta Propertindo dan ditarget rampung pada 2021.

Polemik bermula dari protes para kelompok seniman. Mereka menolak revitalisaasi karena situs seni dan budaya itu bakal dikomersialisasikan dengan pembangunan hotel bintang lima. Forum Seniman Peduli TIM melaporkan proyek itu ke Komisi X DPR RI pada 17 Februari 2020.

(dhf/bmw)

Let's block ads! (Why?)