Lambat Ciduk Harun, KPK Tak Khawatir Kepercayaan Rakyat Turun

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak khawatir kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya menurun lantaran lambat menangkap Harun Masiku dan Nurhadi Abdurrachman. Kedua tersangka dugaan suap itu saat ini berstatus DPO atau buron.

Nurhadi merupakan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA tahun 2011-2016. Sedangkan Harun merupakan eks calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) yang terjerat kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menyebut pihaknya saat ini hanya terus menaruh fokus mencari keberadaan yang bersangkutan untuk 'menggelandangnya' ke KPK.

"Dan KPK tetap bekerja di jalur hukum. Untuk menurun atau tidak, KPK tidak terpengaruh sepanjang proses hukum dilakukan sesuai aturan," ujar Lili saat dikonfirmasi, Kamis (20/2). Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Harun diketahui sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Namun hingga lebih dari 40 hari, lembaga antirasuah itu belum juga mendeteksi keberadaan yang bersangkutan.

Sementara untuk Nurhadi, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan mengetahui keberadaan Nurhadi, yaitu di salah satu apartemen mewah di Jakarta. Nurhadi, kata dia, mendapat perlindungan yang disebutnya golden premium protection.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, menyatakan salah satu kendala yang dihadapi penyidik adalah kedua tersangka tidak menggunakan gawai atau telepon seluler sampai saat ini. Hal itulah yang membuat penyidik kesulitan mendeteksi keberadaan kedua tersangka.

"Jika seseorang menggunakan hp itu sangat mudah sekali [mendeteksi], atau menggunakan media sosial aktif mudah sekali [dideteksi]. Faktanya kan tidak seperti itu," kata Ali kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Rabu (19/2) malam.

[Gambas:Video CNN]

(ryn/osc)

Let's block ads! (Why?)