Kisah Muram Sekolah Marginal, Tak Bisa Wujudkan Mimpi Nadiem

Jakarta, CNN Indonesia -- Guru SDN 010 Dusun Sialang Harapan, Desa Batu Sasak, Kabupaten Kampar Kiri Hulu, Riau atau sekolah marginal sudah tahu misi yang ingin dijalankan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim. Mereka sudah mendengar hal itu.

Diketahui, Nadiem memiliki lima agenda prioritas. Salah satunya mengenai pemberdayaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, Nadiem juga ingin sekolah menerapkan konsep Merdeka Belajar. Meliputi empat hal antara lain membebaskan sekolah untuk menggelar USBN atau tidak, menghapus Ujian Nasional per 2021, merampingkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelbagai hal menyangkut sistem zonasi.

Nadiem juga berkehendak mengembalikan pembelajaran pada esensi undang-undang, yakni kemerdekaan sekolah untuk menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum, sehingga memiliki metode dan penilaian mandiri.
Akan tetapi, guru di sekolah marjinal tidak yakin bisa menjalankan itu semua.

Sebelum memikirkan bagaimana menerapkan apa yang dikehendaki Nadiem itu, guru di sekolah marginal masih terganggu dengan kondisi sekolah tempatnya mengajar.

"Masih banyak kekurangan di sekolah kami ini. Dindingnya belum diplester, lantainya, banyak lagi kekurangan kami dibandingkan mutu pelajaran sekolah di kota. Jangankan internet, sedangkan untuk pergi belajar saja anak-anak kan susah," kata Arosel, guru sekolah marginal.

Kondisi sekolah marjinal memang memprihatinkan. Jika sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar, mungkin orang asing tidak akan tahu bahwa bangunan sekolah marjinal adalah tempat menimba ilmu bernama SDN 010.

Hanya ada 3 ruangan. Dua di antaranya dijadikan kelas dan satu sisanya dipakai untuk perpustakaan.

Arosel, guru sekolah maginal di Riau lebih memikirkan kondisi sekolahnya ketimbang bagaimana menerapkan konsep Merdeka Belajar (CNN Indonesia/Safir Makki)

Dindingnya telanjang alias masih terlihat jelas susunan batu bata dan semen yang merekatkannya. Tak ada lambang negara dan foto presiden-wakil presiden atau pahlawan nasional yang terpampang.

Meja dan kursi banyak yang reyot. Tak ada pula pintu dan jendela. Hanya dibiarkan bolong. Walhasil, siswa kerap digigit nyamuk karena lokasi sekolah marjinal berada di tengah hutan.

Tak ada patung peraga anatomi tubuh manusia di sudut ruang, tidak pula poster bilangan cacah atau bilangan prima. Semua bahan ajar mengacu pada buku.

Berangkat dari kondisi demikian, Arosel ragu konsep Nadiem bisa diterapkan. Dia lebih memikirkan bagaimana siswa bisa lebih nyaman untuk belajar.

"Ya inginnya kami seperti sekolah yang di kota. Tapi kalau bisa. Infrastruktur atau pun gurunya, enggak memungkinkan kalau kayak sekarang," ucap Arosel.

Simak perjuangan siswa-siswa sekolah dasar SDN 010 di Dusun Sialang Harapan pada video di bawah ini:

[Gambas:Video CNN]

Sekolah marginal menginduk kepada SDN 010 Desa Batu Sasak. Selaku sekolah induk, maka kepala sekolah SDN 010 Dusun Batu Sasak yang bertanggung jawab langsung atas kondisi di sekolah marjinal. Akan tetapi, sekolah induk juga masih memiliki sejumlah masalah.

Kepala sekolah SDN 010 Desa Batu Sasak, Sawirman menilai baik tekad besar beserta konsep Menteri Nadiem Makarim. Tapi apa mau dikata, pikiran Sawirman masih tertumbuk pada perbaikan fasilitas sekolah. Baginya, ini tetap penting.

"Yang dikatakan pemerataan dan segala macam itu kan tergantung pemerintah. Kami tidak bisa bicara apa-apa. Kami hanya mengikuti apa yang diminta pemerintah, segala sesuatu kami serahkan ke pemerintah. Kami tidak bisa membantah," ucap dia.

Sekretaris Dinas Pendidikan Riau, Ahyu Suhendra mengaku kekurangan dana jika pembangunan sekolah harus ditanggung semua oleh APBD (CNN Indonesia/Safir Makki)

Merujuk data Dinas Pendidikan Provinsi Riau, ada 62 kelompok belajar atau sekolah marginal yang menginduk ke 50 SD Negeri. SDN 010 Sialang Harapan hanya satu di antaranya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Ahyu Suhendra mengakui hampir sebagian besar kondisi sekolah marginal masih memprihatinkan. Ia paham, kewajiban memberikan akses pendidikan yang adil bagi setiap anak adalah tugas pemerintah. .

Ahyu pun merasa tertampar ketika ada komunitas atau perorangan yang justru tergerak membantu pemerataan fasilitas pendidikan. Misalnya seperti yang dilakukan anggota Polda Riau Bripka Ralon Manurung yang membangun sekolah marginal di Dusun Sialang Harapan.

Namun, Ahyu pun tak bisa berbuat banyak. Dia mengatakan bahwa APBD Provinsi Riau cenderung terbatas. Banyak aspek pula yang harus dialokasikan.

"Makanya kami berharap, pemerintah pusat juga harus berpikir ke sana. Kenapa? Karena di RPJMN, janjinya presiden adalah pemerataan pendidikan," ungkap dia.

"Kalau sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mungkin itu yang membikin kami agak tersendat-sendat ya. Karena kami juga membutuhkan pembangunan yang lain. Sementara untuk idealnya sekolah di Riau saja kami pun masih mengejar," sambung Ahyu lagi.

Artikel ini merupakan bagian dari serial Liputan Khusus CNNIndonesia.com dengan tajuk Dilema Pendidikan Mas Menteri. Simak selengkapnya di sini.

(bmw)

Let's block ads! (Why?)