Mahfud Akui Telat Informasikan Evakuasi WNI ke Warga Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut aksi unjuk rasa menolak karantina 238 WNI asal Hubei, China di Kabupaten Natuna terjadi karena pemerintah terlambat melakukan sosialisasi dan memberikan informasi.

Mahfud mengatakan proses evakuasi WNI dari Hubei berlangsung begitu cepat, sehingga ketika ada lampu hijau dari China, Pemerintah langsung menunjuk Natuna karena punya instalasi militer yang membuat karantina menjadi mudah dan aman.

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Menko Polhukam di Jakarta, Selasa (4/1).

Mahfud meminta masyarakat Natuna memahami situasi. "Dan itu supaya Anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit. Sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud.
Mahfud menggelar rapat pagi ini, dan mengundang Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Terawan Agus Putranto, dan beberapa pejabat daerah Kabupaten Natuna.

Pada kesempatan itu, Mahfud meyakinkan pemerintah pusat bakal menjamin keselamatan warga Natuna. Fia mengklaim karantina 238 WNI asal Hubei telah dipersiapkan dengan baik.

"Penyelesaian pemulangan warga negara Indonesia di sana, itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," ucap Mahfud.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengakui aksi unjuk rasa digelar masyarakat karena kurang sosialisasi. Namun setelah koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Natuna mulai bergerak menenangkan masyarakat.

Menurutnya, saat ini sudah tidak ada aksi penolakan dari masyarakat. Abdul mengklaim warga Natuna perlahan sudah memahami kebijakan pemerintah pusat.

Aksi unjuk rasa digelar warga Natuna guna menolak kebijakan pemerintah pusat melakukan karantina 238 WNI asal Hubei, China. Para WNI itu dikarantina usai menjalani evakuasi dari China terkait penyebaran virus novel corona (2019-nCov).

Salah satu alasan penolakan adalah warga merasa pemerintah melakukan secara dadakan. Bahkan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyebut kebijakan itu dipaksakan dan ia mengaku tidak diberi tahu lebih dulu.

(dhf/ugo)

Let's block ads! (Why?)