Penolakan WNI Eks ISIS dan Ujung Jalan Program Deradikalisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia memutuskan menolak memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Indonesia. Keputusan itu diambil usai rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Belakangan, pemerintah secara gamblang mulai tidak mengakui para eks kombatan tersebut sebagai WNI. Sinyal itu diutarakan Presiden Jokowi sendiri langsung yang menyebut mereka sebagai ISIS eks WNI. Kemudian diperkuat oleh pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang memastikan bahwa WNI eks ISIS itu kini menjadi stateless atau tanpa negara.

Kendati demikian, polemik yang terus bergulir membuat pemerintah tak menutup kemungkinan memulangkan hanya anak-anak dan perempuan WNI eks kelompok militan itu.

Mantan narapidana terorisme, Sofyan Trauri memandang kepulangan ratusan kombatan ISIS itu hanya akan menjadi momok bagi ratusan juta rakyat Indonesia dan juga tak ada jaminan aksi serupa tidak terulang.

"Harus betul-betul dibuat sebuah instrumen yang mengukur kadar radikalisme," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/2).

Sebagai seseorang yang pernah terlibat dengan kelompok militan, Sofyan berpendapat bahwa pemerintah memerlukan strategi khusus menghadapi mereka, alih-alih hanya mengandalkan program deradikalisasi.

Bukan tidak berhasil, namun menurut Sofyan hal itu masih perlu diperbaiki karena program tersebut belum menyentuh banyak aspek atau kemungkinan yang dapat terjadi kepada para mantan penganut radikalisme.

Misalnya, kata dia, pemantauan usai napiter tersebut dinyatakan sudah bersih dari paham radikalisme. Sepengamatan dirinya, potensi keterlibatannya kembali dalam paham radikal rentan muncul ketika napiter dikembalikan ke masyarakat luas.

"Setiap tahunnya, masih banyak napiter yang keteter belum dapat dijangkau BNPT. Makanya, kalau dengan masuknya 600 orang itu, apakah kita punya dana? besar sekali gak sedikit itu," jelas dia.

Ia menceritakan bahwa dirinya kerap kali mendapat penolakan dari masyarakat awam karena stigma mantan napiter tersebut. Hal itu menjadi rentan bagi mantan napiter yang tidak dapat bertahan dalam situasi tersebut.

"Saya saja yang sudah dianggap clear dan banyak membantu Polri dalam hal ini. Saya sudah diusir lima kali oleh warga. Tapi kan saya sadar, ini ujian saya," pungkas dia.

Hal itupun menjadi salah satu persoalan menurut Pengamat Terorisme Timur Tengah, M Syauqiillah. Dia menilai bahwa perlu ada edukasi terhadap masyarakat umum dalam menyikapi mantan napi teroris. Persoalan ini, kata dia, perlu juga didalami pemerintah sebagai langkah antisipasi teror yang menyeruak.

Pasalnya, ketika seorang teroris mendapat penolakan dari masyarakat, hal itu dapat menyulut kembali paham-paham radikalnya yang mungkin belum tersembuhkan secara total. Oleh sebab itu, kata dia, peran masyarakat sipil pun menjadi penting dalam penanganan masalah terorisme.

"Kalau misalnya eks napiternya itu tertutup apa yang harus dilakukan masyarakat, resosialisasinya seperti apa. Pemerintah daerah juga perlu terlibat, RT/RW terlibat," jelas dia.

Perlu kajian ilmiah

Selain itu, Syauqillah menilai bahwa untuk saat ini kepulangan simpatisan ISIS ke tanah air tak sepatutnya berpolemik lebih jauh. Pasalnya, langkah pemerintah yang menolak wacana tersebut harus tetap diikuti oleh langkah lanjutan.

Dalam hal ini, menurut dia, langkah tersebut harus dimulai dari kepemilikan data yang komprehensif mengenai para pelaku teror itu sendiri di lintas wilayah.

"Pertanyaannya, apakah program deradikalisasi itu sudah memiliki alat ukur yang betul-betul ilmiah untuk bisa melihat derajat radikalisme seseorang," kata Sayuqillah.

Menurutnya, diperlukan kerja keras oleh pemerintah dalam mengumpulkan data tersebut. Misalnya, dengan melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Pasalnya, kata dia, pemerintah perlu mengenal satu per satu orang yang diwacanakan akan kembali ke tanah air itu.

"Bertemu satu per satu (menjadi penting) sehingga data yang dihasilkan komperhensif," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Analis Terorisme Timur Tengah Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta menjelaskan bahwa sulit untuk memahami pemikiran dari kombatan yang sudah terpapar pemikiran radikal. Apalagi, kata dia, pemikiran dari anggota ISIS telah memusuhi pemerintahan Indonesia.

Kelak nantinya pun, permintaan-permintaan untuk dipulangkan itu perlu dikritisi lebih lanjut. Pasalnya, bukan tidak mungkin para simpatisan ISIS itu berpura-pura menjadi sosok yang toleran hanya karena sedang terdesak saat ini.

"Karena disana dia terdesak, bisa saja dia pura-pura toleran, pura-pura cinta Tanah Air karena itu satu-satunya pilihan agar dia selamat," ujar dia.

Hal itupun, kata Stanislaus perlu menjadi perhatian bagi anak-anak dan juga perempuan yang diwacanakan akan diboyong kembali ke tanah air. "Ideologi tidak mengenal jenis kelamin, tingkat pendidikan. Ya dia akan sangat brutal ketika menjalankan kekerasan," pungkas dia. (mjo/ain)

Let's block ads! (Why?)