Tito Ditantang Mereformasi Parpol Sebelum Evaluasi Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginginkan evaluasi proses pilkada langsung.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menantang Tito untuk mereformasi partai politik lebih dahulu sebelum melakukan evaluasi tersebut. Tanpa pembenahan partai, menurut Donal, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal.

"ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada," ujar Donal melalui keterangan tertulis, Selasa (19/11).
Donal menambahkan inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh masyarakat sipil seperti ICW dan Perludem. Menurutnya, belum ada respons konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel.

Tito Ditantang Mereformasi Parpol Sebelum Evaluasi Pilkada

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Fariz (kedua dari kiri). (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Inisiatif yang dimaksud tertuang dalam draf RUU Partai Politik yang telah diserahkan ICW ke Kementerian Hukum dan HAM pada 2016. Aturan perubahan itu berisikan seputar pembenahan partai politik, di antaranya terkait rekrutmen partai politik, mekanisme keputusan partai politik dalam pencalonan jabatan, hingga anggaran partai politik.

"Hanya saja memang tidak ada follow up-nya selama ini. Seolah-olah takut bicara soal reformasi kepartaian parpol itu akan mengganggu elite-elite parpol. Jadi, itu yang kemudian menjadi benturan selama ini," kata Donal saat dikonfirmasi kembali melalui sambungan telepon.

Sebelumnya Tito mengusulkan evaluasi terhadap proses pilkada langsung. Menurutnya, evaluasi bukan sebuah hal yang haram karena setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa membutuhkan evaluasi.

Tito pun mengimbau agar institusi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada di Indonesia.

Menurutnya, solusi untuk mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan Pilkada harus ditemukan agar tidak ada lagi kepala daerah yang tertangkap karena terlibat kasus korupsi.

Ia menjelaskan evaluasi harus dilakukan lewat kajian empiris atau berdasarkan pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini untuk mengetahui dampak positif dan negatif. Ditambah kajian akademik yang merujuk pada data.

"Kenapa kajian akademik, karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data; data kuantitatif, data kualitatif, data gabungan kualitatif dan kuantitatif," kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).

Tito menyampaikan bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung baik karena melibatkan partisipasi publik. Namun, pilkada langsung juga memunculkan potensi konflik di tengah masyarakat.

Donal menganggap pernyataan mantan Kapolri itu cenderung menyalahkan publik.

"Kalau ditarik dengan kaitan pilkada seolah-olah kalau saya lihat kan pernyataan itu hanya menyalahkan publik saja. Padahal akarnya di partai politik," sebutnya.

[Gambas:Video CNN] (ryn/pmg)

Let's block ads! (Why?)