Terowongan Istiqlal-Katedral Jokowi, Simbol Nirsubstansi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun terowongan bawah tanah guna menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang lokasinya berhadapan langsung. Usulan pembangunan terowongan ini muncul di tengah proyek renovasi Masjid Istiqlal yang ditinjau Jokowi pada Jumat (7/2) lalu.

Pembangunan terowongan itu sendiri sebelumnya tak ada di rancangan awal renovasi masjid yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara itu. Renovasi hanya meliputi bagian interior dan sejumlah bagian di eksterior masjid yang di antaranya meliputi sungai, taman, dan lahan parkir.

Namun usulan pembangunan terowongan kemudian muncul di tengah proyek yang ditargetkan rampung April mendatang.

Jokowi menyebut pembangunan terowongan itu merupakan simbol silaturahmi bagi masing-masing rumah ibadah. Ia memberikan istilah 'terowongan silaturahmi' atas rencana pembangunan tersebut.

Rencana pembangunan terowongan lantas menuai kritik berbagai pihak. Muhammadiyah bahkan menyebut terowongan itu sekadar simbol toleransi basa-basi yang ingin ditunjukkan Jokowi.

Kritik serupa juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj yang menilai silaturahmi mestinya tak perlu disimbolkan dengan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu pengamat politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati tak menampik pembangunan terowongan silaturahmi itu tak lebih dari simbol yang nirsubstansi. Rencana pembangunan itu, menurutnya, sebatas mempermudah akses bagi warga yang dari mau pun akan ke Istiqlal atau Katedral.

Makna silaturahmi antarumat beragama yang ingin disampaikan belum tentu terbersit di benak masyarakat. Hanya sekadar menganggap terowongan sebagai fasilitas baru.

"Kalau digunakan untuk menyeberang antar-dua umat beragama ya memang, tapi itu simbol saja, substansinya tidak dapat," ujar Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).

Wasisto menilai, rencana pembangunan itu adalah upaya meredam isu konservatisme di akar rumput. Selama ini terdapat berbagai permasalahan antarumat beragama yang masih menjadi PR bagi orang nomor satu di Indonesia itu.

Mulai dari izin pembangunan rumah ibadah, persekusi pada kalangan minoritas, hingga keterbatasan ruang berekspresi bagi tiap umat beragama.

Menurut Wasisto, masalah-masalah demikian tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun simbol berupa terowongan. Harus ada langkah konkret agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan untuk beribadah.

Terlebih, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak menganut agama dan menjalankan ibadahnya. Negara pun harus menjamin masyarakat bisa menjalankan ibadah tanpa halangan.

"Itu yang lebih urgen ketimbang membangun terowongan bawah tanah. Negara mestinya benar-benar hadir membangun kedamaian dan harmoni antarumat beragama," katanya.

Banyak kasus jemaat agama minoritas yang tak bisa beribadah karena ditolak oleh warga setempat (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Niat Jokowi membangun terowongan itu pun dinilai tak sebanding jika tujuannya hanya untuk menyaingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies belakangan juga cukup gencar membangun sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di ibu kota.

Namun, menurut Wasisto, jembatan yang dibangun Anies itu memang memiliki kegunaan nyata bagi banyak orang.

"Pak Jokowi kalau mau kompetisi dengan gubernur rasanya kurang elok ya. Lagipula kalau JPO Pak Anies itu ada utilitasnya dan urgen karena Jakarta macet, banyak kendaraan, sehingga orang mau nyeberang susah," tuturnya.

Wasisto memaklumi Jokowi berniat baik terkait rencana pembangunan terowongan itu. Namun, ia menilai pembangunan itu mesti dikaji ulang. Sebab, persoalan silaturahmi dan toleransi tak bisa diukur dari terowongan semata.

"Yang jadi soal apakah kemudian narasi harmoni umat beragama hanya dibangun sebatas pembangunan terowongan? Ini yang masih minim substansi," ucapnya.

Senada, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan pembangunan terowongan itu tak lebih dari simbol semata. Dari fungsi kegunaan, Yayat menilai terowongan itu tak akan terlalu berdampak pada akses warga di sekitar Istiqlal-Katedral.

Sekali pun terowongan itu diganti dengan JPO atau pelican crossing, hal itu juga diyakini Yayat tak akan terlalu berfungsi.

"Ini hanya simbolik. Mungkin untuk kegiatan tertentu (hari besar) saja bermanfaat, tapi tidak perlu dipaksakan dengan terowongan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Selain itu banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum membangun terowongan. Salah satunya terkait pengelolaan. Pasalnya, baik Istiqlal maupun Katedral memiliki kewenangan pengelolaan masing-masing.

"Di gereja ada otoritas, masjid juga punya. Apakah jembatan ini terbuka 24 jam? Itu harus dipertimbangkan," ujarnya.

Pertimbangan yang tak kalah penting, lanjut Yayat, adalah keamanan di terowongan. Jika tak dijaga dengan baik, terowongan itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"Jangan sampai ada pihak yang tidak punya kepentingan melakukan hal-hal yang tidak pas. Itu jadi catatan penting," tuturnya.

(psp/bmw)

Let's block ads! (Why?)