PBNU Tolak Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyarankan kepada pemerintah Indonesia tak memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke tanah air. PBNU tegas menolak kepulangan WNI eks kombatan ISIS.
 
Hal itu dikatakan Said usai pertemuan tertutup antara pengurus PBNU dengan pejabat Kementerian Luar Negeri di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (11/2).
 
"Kami beri masukan tegas, PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS," kata Said. 

Menurut Said, pertemuan PBNU dengan Kemenlu berlangsung sekitar satu jam. Mereka membahas persoalan pemulangan WNI yang masih ada di kamp ISIS di Suriah.

"Bu Menlu minta masukan PBNU," kata Said.

Said menjelaskan, PBNU menolak pemulangan WNI eks ISIS itu karena menilai bahwa para kombatan itu telah memilih jalan yang bertentangan dengan Pancasila.
 
Perilaku itu, kata dia, bertentangan dengan ajaran agama dan juga Al-quran. Ia beranggapan, ketika WNI tersebut memilih untuk bergabung dengan ISIS, maka mereka telah membuat kegaduhan.
"Oleh karena itu kenapa kita berbicara pemulangan 600 orang kalau itu menganggu ketenangan kenyamanan 260 juta warga Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS itu.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah, kata Retno, masih berupaya membereskan data yang dimiliki. Pasalnya, Retno mengakui bahwa saat ini pemerintah belum memiliki data pasti terkait dengan WNI eks ISIS tersebut.

"Karena data yang kami terima banyak sekali yang simpang siur, jdi kami ingin memverifikasi," kata Retno singkat.

Wacana pemulangan sekitar 600 orang WNI eks ISIS menimbulkan perdebatan. Wacana itu muncul ke publik setelah Menteri Agama Fachrul Razi memunculkan wacana itu pada Sabtu (1/2) di kawasan Ancol, Jakarta.

 Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan sedang ada kajian di internal pemerintah terkait nasib 660 WNI eks ISIS.

Mahfud berkata, Presiden Jokowi bakal memutuskan hal itu pada Mei 2020. Selain itu, saat ini juga telah dibentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Foreign Terorist Fighter (FTF) yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Suhardi Alius untuk melakukan kajian terhadap wacana tersebut yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan Presiden.

(mjs/ugo)

Let's block ads! (Why?)