Selain Hasto, kader partai banteng yang diduga terlibat adalah Harun Masiku, Saeful, Agustina Agustiani Tio Fridelina, serta Doni. Nama terakhir ikut terjaring OTT, namun tak ditetapkan sebagai tersangka.
"Tidak akan, karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi negara berdiri dan berlaku untuk semua pihak siapapun itu," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1).
Fadjroel menyatakan Jokowi menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Menurutnya, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan suap tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
|
"Jadi apabila terkena pada siapapun, hukum harus tegak di negara ini. Itu saja," ujarnya.
Selain itu, kata Fadjroel, Jokowi juga sedang menunggu surat pengunduran diri Wahyu yang dikirim KPU. Sebelumnya, Wahyu sudah menyatakan mundur dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Presiden Jokowi akan meminta pendapat langsung dari KPU, dari Bawaslu dan juga dari DKPP," tuturnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Wahyu bersama tiga orang lainnya, yakni kader PDI-Perjuangan Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful. Wahyu diduga meminta uang Rp900 juta untuk membantu Harun agar ditetapkan sebagai PAW Nazarudin Kiemas yang meninggal.
Lembaga antirasuah itu menduga Wahyu sudah menerima uang sejumlah Rp600 juta dari Harun melalui Agustiani. Kasus dugaan suap ini terbongkar lewat OTT pada Rabu (8/1).
Dalam kasus ini, Hasto diduga terlibat. Ia dikabarkan juga akan ditangkap dalam operasi senyap itu, namun diduga sembunyi di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Hasto diduga membuka komunikasi dan tahu pemberian uang ke Wahyu.
Namun, Hasto membantah menegosiasikan PAW Harun. Pasalnya KPU sudah menetapkan kader PDI-Perjuangan lainnya Riezky Aprilia. Ia juga membantah berada di PTIK saat tim KPK menggelar OTT pada Rabu pekan lalu. (fra)
from CNN Indonesia https://ift.tt/30cQ9M6
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Istana Tegaskan Jokowi Tak akan Lindungi Kader PDIP dari KPK"
Post a Comment