Revitalisasi Monas, DPR Minta Anies-Pratikno Tak Bikin Gaduh

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi meminta kegaduhan terkait proyek revitalisasi Monas di tengah publik dikurangi. Ia mengingatkan koordinasi antara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa dilakukan tanpa perlu menimbulkan kegaduhan.

Sebab kantor kedua pejabat publik itu berdekatan atau hanya dipisahkan oleh Monas. Kantor Menseneg berada di Jalan Majapahit di samping Istana Negara, sementara kantor Anies di Jalan Medan Merdeka Selatan.

"Kegaduhan di tingkat publik itu dikurangi. Ini Jakarta, pemerintah pusat sama pemerintah daerah ini hanya dipisahkan oleh Monas saja, semestinya tinggal jalan kaki," kata Arwani dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mensesneg dan Sekretaris Kabinet (Seskab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/1).

Politikus PPP itu pun menyampaikan, Pratikno dan Anies seharusnya mengantisipasi polemik terjadi dengan menjalin koordinasi yang baik. Koordinasi itu bisa dilakukan karena Pratikno bersama Anies berada dalam Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. "Idealnya memang dari awal ada koordinasi yang lebih baik sehingga tidak muncul polemik di kemudian hari," ucapnya.

Revitalisasi Monas sebelumnya jalan terus meski mendapat teguran dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Komisi D DPRD Jakarta. Kontraktor proyek revitalisasi Monas PT Bahana Prima Nusantara memastikan revitalisasi sudah berjalan 88 persen dengan target pengerjaan hingga Februari mendatang.

Pengerjaan revitalisasi Monas dilakukan di kawasan yang bersebelahan dengan lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) atau seberang Balai Kota DKI Jakarta.

[Gambas:Video CNN]
Pemprov DKI menebang sekitar 190 pohon di sana demi revitalisasi. Belakangan Pemprov DKI menyatakan ratusan pohon itu tidak ditebang, melainkan digeser.

Pratikno sebelumnya telah menyampaikan bakal menyurati Anies untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas. Pasalnya, Anies belum mengantongi izin untuk menjalankan proyek revitalisasi tersebut.

"Ya karena jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk disetop dulu. Kita surati aja," ujar Pratikno usai rapat bersama sejumlah kementerian di kantor Kemensetneg, Jakarta, Senin (27/1).

Pratikno menyatakan bakal mengirimkan surat itu ke Anies secepatnya. Ia sendiri telah menerima surat pengajuan izin dari Anies yang dikirim pada Jumat (24/1) lalu. (mts/osc)

Let's block ads! (Why?)