Jokowi di Antara Sentimen Publik dan Kenaikan BPJS hingga Tol

Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat dihadapkan aksi penaikan tarif oleh pemerintah sepanjang 2019 hingga awal tahun ini. Pemerintah memutuskan mengerek tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dasar listrik, tol, hingga penaikan harga gas tiga kilogram yang dibuat melalui skema pengetatan distribusi.

Tarif yang naik merupakan komoditas kebutuhan dasar masyarakat. Boleh jadi sangat berkelindan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Sejumlah pengamat politik dan peneliti lembaga survei kompak situasi tersebut berimbas dengan bakal munculnya sentimen negatif terhadap pemerintah.

Peneliti LSI Denny JA Ikrama Masloman mengurai hasil survei pada 2008, ketika harga BBM naik. Penaikan tarif berimbas pada melonjaknya harga kebutuhan pokok, berefek pada menurunnya tingkat kepercayaan publik.

"Saat kenaikan BBM, itu efeknya sentimennya negatif terhadap pemerintahan SBY. Memang yang paling berpengaruh ada dua yakni BBM sama TDL [tarif dasar listrik]. Hari ini ditambah juga dengan BPJS Kesehatan yang sudah jadi kebutuhan wajib masyarakat," terang Ikrama saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (17/1).
"Kenaikan, kalau itu misalnya BBM, naiknya sangat besar, misalnya. Itu sangat besar pengaruhnya, bisa sampai di atas 5 persen," tambah dia lagi.

Ikrama menyebut pemerintah tentunya 'melek' akan efek penurunan kepuasan masyarakat. Tapi ia memandang kebijakan tak populis itu boleh jadi ditempuh justru untuk menjaga ritme kepuasan publik, juga mempertimbangkan kondisi faktual--semisal pembengkakan anggaran karena subsidi.

"Bisa jadi penaikan harga tersebut dilakukan sebagai ancang-ancang prioritas program lain," kata dia.

Mungkin saja, kata Ikrama, ada program lain yang tengah disiapkan itu membuat tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan kembali terkerek. Ia mencontohkan hal ini pernah terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono ketika penaikan harga BBM pada awal periodenya diikuti dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Terpisah, Pengamat Politik Djayadi Hanan mengungkapkan ada tiga aspek yang membuat kepuasan pemerintah terjun negatif. Dua di antaranya dari sisi ekonomi sementara yang terakhir adalah soal hukum--belakangan terkait pemberantasan korupsi.

"Pertama soal ekonomi yang terkait kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan pokok. Termasuk tarif dasar listrik, tarif tol kalau untuk usaha kecil masyarakat," terang Djayadi.

"Jadi kalau makin banyak orang melihat orang miskin, atau dia sendiri merasa makin miskin, itu juga akan meningkatkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah," kata akademisi Universitas Paramadina tersebut menambahkan.

Sentimen negatif kepada Jokowi bisa jadi sedang mengintai pemerintahan. Apalagi, pemerintah tengah jadi sorotan lantaran baru saja dilantik pada Oktober 2019.

"Biasanya akan ada evaluasi 100 hari. Tapi secara persisnya, kita lihat di berbagai survei yang biasanya muncul pada Februari karena akhir Januari ini kan masuk 100 hari," sambung dia.

[Gambas:Video CNN]

Djayadi menduga pemerintahan Joko Widodo sudah mengetahui kenaikan tarif soal hajat orang banyak itu berisiko menggerus kepercayaan publik. Hanya saja menurut Djayadi, barangkali untuk sementara ini pemerintah tak terlalu memperhatikan persepsi masyarakat.

Alasannya, kata dia, dukungan politik terhadap pemerintah kini nyaris stabil. Selain itu, Jokowi pun dianggap sudah tak lagi perlu memoles citra karena tak bakal maju lagi pada Pemilu mendatang.

"Jadi dia (Jokowi) tidak perlu lagi membangun citra, membujuk publik untuk memberi citra positif padanya," ungkap Djayadi.

Sementara Waktu

Sementara pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, dalam politik demokrasi, hal tersebut memang banal dilakukan kandidat yang meraup suara terbanyak. Kata dia, pemenang Pemilu biasanya menempuh kebijakan populis pada awal tahun pemerintahan.

"Ada dua alasan, pertama pendukung si pemerintah masih dalam kondisi euforia sehingga masukan kritis ke Presiden kalaupun ada akan terbatas. Kedua, masih ada sisa waktu pemerintahan yang dapat digunakan untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan populis," Hendri memaparkan.

Hendri meyakini kepercayaan publik akan menurun hanya untuk sementara waktu. Terutama pada awal masa pemerintahan, lantas berangsur membaik kemudian.

"Dampak negatifnya sangat mungkin dilupakan bila ada kebijakan lain yang lebih populis," tambah pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi tersebut. (ika/ain)

Let's block ads! (Why?)