Peta Politik di DPR soal Wacana Pembentukan Pansus Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung pembentukan panitia khusus atau pansus guna mengungkap kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dukungan tersebut baru mereka sampaikan secara lisan sejauh ini.

Kelima fraksi yang menyatakan mendukung pembentukan pansus Jiwasraya itu adalah NasDem, PKS, PPP, Gerindra, dan Demokrat.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M. Ali mengatakan pembentukan pansus Jiwasraya akan mengungkap akar persoalan dari kasus yang melilit perusahaan asuransi pelat merah tersebut

"Fraksi NasDem menilai dalam kasus Jiwasraya, selain proses hukum yang dijalankan, namun harus ada proses politik sehingga kami meminta dibentuk Pansus agar persoalan tersebut terbuka," kata dia, di Jakarta, Selasa (31/12) dikutip dari Antara.

Dia meyakini, dalam pembahasan di pansus nantinya akan terbuka dan terlihat akar persoalannya sehingga bisa diproses lebih lanjut dari sisi hukum.

Presiden PKS Sohibul Iman juga menyatakan partainya telah menyetujui agar DPR segera membentuk pansus guna mengungkap kasus yang terjadi di Jiwsraya.

Sohibul menilai pansus dibutuhkan untuk mengungkap kasus Jiwasraya agar terang benderang di masyarakat.

"Ya karena kita berkeinginan agar ini bisa terang benderang di hadapan publik. Maka PKS mendorong agar adanya pansus," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).

Sohibul sendiri menyatakan Fraksi PKS di DPR tak ingin sendirian dalam menginisisasi pembentukan Pansus tersebut. Ia berjanji akan mengajak parpol lainnya agar sependapat membentuk pansus.

Pun begitu dengan PPP. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR mengatakan partainya turut mendukung pembentukan pansus Jiwasraya.

"Saya sudah tanya ke ketua umum saya, bagaimana PPP dalam kasus Pansus Jiwasraya, dukung tidak? Dukung, katanya. DPR akan masuk minggu depan karena itu PPP akan bilang dukung Pansus Jiwasraya," ujar Arsul seperti dikutip Antara.

Arsul mengatakan dukungan partainya ini bertujuan agar memperjelas ke publik terkait kasus yang melilit Jiwasraya.

Demikian juga dengan Gerindra. Anggota DPR Fadli Zon juga mendesak pembentukan pansus agar kasus Jiwasraya bisa diungkap.

Menurutnya, akan sangat baik jika DPR membentuk pansus di samping penyelesaian proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

"Ini lebih besar dari (kasus) Century, ini di atas Rp10 triliun. Jadi menurut saya sangat wajar jika dibentuk Pansus Jiwasaraya, Jiwasrayagate," kata Fadli.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang menyatakan partainya mendukung pembentukan pansus. Menurutnya, pembentukan pansus akan membuka kasus PT Asuransi Jiwasraya secara terang benderang ke masyarakat.

"Kami mendukung keberadaan pansus (Jiwasraya) itu, supaya jelas," kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).

[Gambas:Video CNN]
4 Partai Belum Bersikap

Sejauh ini, ada empat fraksi di DPR yang belum memberikan pernyataan sikap secara lugas terkait wacana pembentukan pansus Jiwasraya. Keempatnya, yakni PDIP, Golkar, PKB, dan PAN.

Perbedaan terlihat di tubuh Fraksi PDIP. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty mengaku mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya demi memperkuat pengawasan dewan dalam mengungkap kasus itu.

"Kita akan cari akar masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya yang terbaik, bagi nasabah, bagi Jiwasraya, bagi BUMN dan bagi industri dan bagi semua stakeholders yang terkait," kata Evita.

Namun, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa partainya lebih menekankan solusi korporasi untuk kepentingan nasabah, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas industri jasa keuangan.

Dia berkata bahwa DPR sebagai lembaga politik sebaiknnya mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh lembaga negara terkait pengungkapan kasus Jiwasraya.

"Yang kami cermati, lembaga-lembaga yang berwenang sudah bergerak yaitu OJK, Kementerian BUMN, Kemenkeu, BPK, dan Kejaksaan Agung. Jadi sebagai lembaga politik kami mendukung langkah-langkah yang mereka lakukan," tutur Politikus PDIP ini.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar yang merupakan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru mengusulkan pembentukan pansus Jiwasraya dan akan lebih dulu melakukan rapat gabungan dengan sejumlah pemangku kebijakan.

"Belum perlu membuat Pansus Jiwasraya. Pertama, karena Kementerian BUMN sedang mengambil langkah penyelamatan. Kedua, ini sudah pasti ada fraud di mana Kejaksaan Agung sudah masuk dalam kasus ini," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019.

Dito menerangkan, saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan beberapa langkah penyelamatan, di antaranya pembentukan holding asuransi dan penjualan anak usaha Jiwasraya Putra. Di waktu yang sama, Kejaksaan Agung mengambil alih terkait kasus hukum yang terjadi di tubuh Jiwasraya.

Pun begitu dengan anggota Fraksi PKB yang merupakan Ketua Komisi VI DPR Faisol Reza. Ia berkata wacana pembentukan pansus Jiwasraya belum ada sejauh ini. PKB, kata dia, masih memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran direksi Jiwasraya untuk menyiapkan skema penyelesaian masalah.

"Belum ada wacana pansus. Sejauh ini kami memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN dan direksi Jiwasraya menyiapkan skema penyelesaian dan Kejaksaan Agung melakukan proses hukum," tutur Faisol.

Sedangkan PAN, belum diketahui sikapnya secara pasti apakah mendukng atau menolak pembentukan pansus Jiwasraya. CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi kader PAN yang berkompeten untuk menyatakan sikap, namun belum mendapat respons hingga berita ini diturunkan. (mts/osc)

Let's block ads! (Why?)