Mutasi Antam berbarengan dengan masa purna tugasnya tahun ini. Dia akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KKP, dengan tetap menyandang status jenderal polisi.
Antam, kelahiran November 1962, memiliki karier cukup cemerlang di institusi Bhayangkara. Ia salah satu di antara 24 Perwira Tinggi Polri yang memperoleh penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden Joko Widodo.
Jenderal polisi bintang tiga ini lulus dari akademi kepolisian pada 1985. Setelah lulus, kariernya selalu meningkat. Ia menjadi Kapoles Ketapang pada 2005 selama dua tahun, lalu dipromosikan menjadi Direktur Reskrim Polda Maluku pada 2007. Pada 2009 Antam menjabat Penyidik Utama Tk II/Ekonomi dan Khusus di Bareskrim Polri. Dan selang dua tahun berkiprah di Bareskrim, ia ditarik ke Polda Bali sebagai Direskrimum.
Antam juga sempat menjabat sebagai Direktur Pencegahan Terorisme untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2013. Kemudian diangkat menjadi Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri selama setahun, sebelum akhirnya menjabat Wakabareskrim Polri.
Terakhir, Antam mencoba peruntungannya dengan mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024. Ia bersaing dengan jenderal Polri lainnya, Firli Bahuri yang kini menjadi Ketua KPK.
Selama proses seleksi capim KPK itu, nama jenderal polisi yang banyak berkarier di bidang reserse ini sempat menuai kontroversi. Antam dianggap pernah melakukan pelanggaran etik kepada petinggi KPK.
Persoalan tersebut diungkap oleh Koalisi Masyarakat Sipil ketika Antam bersama 20 calon pimpinan lain menjalani tes psikologi seleksi capim KPK.Dalam kasus ini, laporan di Majalah Tempo edisi 16-22 Februari 2015 mengungkap pertemuan Antam dengan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa.
Antam dalam pertemuan itu diberitakan meminta Endang menjadi saksi meringankan Budi Gunawan di sidang praperadilan. Budi Gunawan, kala itu tersangkut kasus rekening gendut dan menjadi tersangka.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo, Antam disebut menekan Endang agar mau mengikuti skenario. Di sana turut hadir putra Endang bernama Rahmat Gunawan yang ketika itu sedang mengikuti tes Sekolah Instruktur Polisi di Sekolah Calon Perwira di Sukabumi, Jawa Barat.
Antam pun membujuk Endang akan membantu meluluskan Rahmat dengan syarat, menggugurkan status tersangka Budi Gunawan. Tapi tuduhan intimidasi itu telah dibantah oleh Antam.
Jenderal Polisi di Institusi Sipil
Penugasan Irjen Antam di KKP menambah daftar polisi menduduki jabatan sipil di era pemerintahan Jokowi.
Pada 2015, Budi Waseso yang pernah menjabat Kepala Bareskrim Polri, ditunjuk sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, lalu menjabat Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog), dan kini Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Selain itu, sejumlah badan dan institusi sipil lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN) pun dikepalai oleh anggota Polri.Kursi menteri pun tak luput dari jangkauan jenderal polisi. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 2014-2019, Presiden menunjuk Komisaris Jenderal Syafruddin yang sebelumnya, Asman Abnur yang mengundurkan diri. Dia hanya menjabat singkat, dari 15 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019.
Jenderal polisi tetap mewarnai kabinet di periode kedua pemerintahan Jokowi. Kali ini, Tito Karnavian dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri. Saat ditunjuk, status Tito adalah Kapolri.
Dirjen Imigrasi yang baru dicopot posisinya oleh Menkumham Yasonna Laoly pun berasal dari kepolisian. Ronny Franky Sompie merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki dua bintang di bahunya. (mjo/wis)
from CNN Indonesia | Berita Terkini Nasional https://ift.tt/2PLM7Gm
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Antam Novambar, Gagal Tes Capim KPK hingga Plt Sekjen KKP"
Post a Comment