Jokowi di Antara Visi Pembangunan dan Krisis Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dinilai memiliki visi yang baik dalam pembangunan, namun tak punya visi yang jelas dalam hal keselamatan masyarakat di tengah wabah Virus Corona. Kegagapan para menterinya disebut turut andil dalam situasi itu.

Sejak wabah Corona melanda, Pemerintah dihujani kritik karena malah mendahulukan kebijakan terkait perekonomian ketimbang keselamatan warga, serta cenderung menganggap enteng wabah.

Misalnya, diskon tiket pesawat, membayar influencer. Jokowi dan para pejabat juga bersikukuh Indonesia bebas Corona dan mengundang dunia berkunjung ke Nusantara.

Setelah mengumumkan dua WNI pertama positif Virus Corona, Jokowi dan para menteri tetap enggan membuka seluas-luasnya data soal sebaran korban Corona serta tak mau menerapkan lockdown atau isolasi total. Padahal, masyarakat perlu tahu lokasi-lokasi yang perlu dihindari atau diwaspadai.
Presiden berdalih tak ingin masyarakat panik. Jubir pemerintah khusus terkait wabah Corona, Achmad Yurianto, beralasan bahwa Corona bukan soal asal daerah, tapi sebaran orang per orang.

Pemerintah juga membuat protokol komunikasi yang menyebutkan bahwa semua informasi harus seizin pusat. Tes Corona pun diklaim hanya bisa dilakukan di segelintir fasilitas laboratorium.

Di saat yang sama, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan beberapa kepala daerah aktif membagi informasi, baik soal sebaran daerah wabah maupun korbannya, meminta tes Corona secara massal di daerah, serta meliburkan sekolah dan perkantoran.

Jokowi, pada Minggu (15/3), kemudian meminta pemda menetapkan sendiri statusnya dalam penanganan Corona, serta memanfaatkan rumah sakit daerah untuk tes virus itu. Selain itu, Jokowi mengeluarkan imbauan kepada warga untuk bekerja dari rumah, dan bukannya memerintahkan perusahaan-perusahaan untuk mengubah sistem kerja menjadi 'teleworking'.

Gubernur DKI Anies Baswedan lebih dulu menerapkan transparansi soal sebaran wabah Corona, meski ia kurang mengantisipasi soal antrian warga akibat pembatasan angkutan umum.

Gubernur DKI Anies Baswedan lebih dulu menerapkan transparansi soal sebaran wabah Corona, meski ia kurang mengantisipasi soal antrean warga akibat pembatasan angkutan umum. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Pada Senin (16/3), Jokowi menegaskan bahwa penyampaian informasi soal Corona mesti dilakukan atas seizin Gugus Tugas Covid-19. Ia juga kembali mengimbau warga untuk kerja dari rumah.

Pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai ada visi yang kurang jelas dari pemerintahan Jokowi dalam menghadapi krisis corona. Itu membuat Jokowi dan jajarannya salah strategi dalam menangkal corona.

"Pemerintahan Jokowi memang memiliki visi yang bagus untuk pembangunan, tapi memang hal-hal yang tidak terduga seperti bencana, wabah seperti ini, tampaknya tidak cukup diantisipasi dengan baik," kata Hendri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (16/3).

Hendri menuturkan sebenarnya Jokowi punya waktu sekitar dua bulan untuk bersiap-siap. Nyatanya, waktu itu hanya dipakai oleh pejabat Kabinet Indonesia Maju untuk menyampaikan narasi menenangkan yang semu.

Dia menyatakan Jokowi harus cepat menata ulang strateginya agar kondisi tak kian parah. Hendri mengatakan telah melihat hal itu setelah pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akhir pekan lalu.

"Itu sebetulnya hal yang bagus, hanya saja sejak awal Jokowi ini sendirian karena menteri-menterinya agak gagap juga bekerjanya," ucap dia.

Dihubungi terpisah, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyoroti ketidakcekatan pemerintah dalam manajemen krisis. Hal itu disebut terjadi karena pemerintahan Jokowi menganggap enteng wabah Corona.

Dia melihat pemerintah baru keteteran setelah ancaman itu mendekat. Terutama usai Virus Corona "masuk Istana" pekan lalu, yakni saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didiagnosis positif Corona.

[Gambas:Video CNN]
"Yang paling ramai belakangan ini Menteri Perhubungan terkena, jadi baru percaya ternyata lonjakannya sudah signifikan. Ini artinya sejak awal sangat tidak tanggap," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/3).

Berbenah

Siti mengatakan Jokowi harus cepat membenahi cara pemerintah menangani Corona. Terutama, kata Siti, dari segi komunikasi politik pemerintah pusat.

Dia meminta Jokowi menjabarkan instruksi yang sejelas-jelasnya hingga pemerintah daerah mengenai langkah penanganan. Menurut Siti, tidak cukup jika Jokowi hanya meminta daerah mulai bekerja seperti yang ia sampaikan kemarin.

"Presiden harus jadi pemimpinnya langsung karena ini unitary state (negara kesatuan). Dia harus menjelaskan ini-ini-ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah," tuturnya.

Sementara, Hendri berpendapat Jokowi perlu meyakinkan publik bahwa pemerintah mampu menangkal Corona. Salah satu caranya, pemerintah butuh menjabarkan apa yang sedang dikerjakan dan target penyelesaian krisis.

"Misalnya prediksinya kapan sih kira-kira penyebaran virus ini mencapai puncak tertinggi dan kemudian turun," tutur Hendri.

Hingga Minggu (15/3), sudah ada 117 kasus penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia, delapan orang di antaranya sembuh, dan lima orang lainnya dilaporkan meninggal dunia.

(dhf/arh)

Let's block ads! (Why?)