"Intinya kami minta menunda pelaksanaan pembagian bansos sampai ada data yang valid," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, Tutang Setiawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).
Tutang, selain sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, juga menjabat sebagai Kepala Desa Nagrak Selatan, Sukabumi.
Sementara ada nama beberapa perangkat desa yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun tercantum sebagai penerima dalam data milik Pemprov Jabar.
Tutang memberi contoh data di Desa Nagrak Selatan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Ketua RT dan RW setempat tercantum sebagai penerima bansos.
"Bukan menolak bantuannya, tapi menolak pendataannya yang tidak relevan," ujar Tutang.
"Saat ini sedang kami lakukan pendataan supaya bantuannya tepat sasaran," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menyampaikan penolakan untuk mendistribusikan bansos dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Mereka ingin bansos terkait virus corona itu ditunda hingga ada data penerimaan yang benar. Menurut mereka, data penerima masih banyak yang keliru.
Para kepala desa menyampaikan penolakannya lewat sebuah video yang kini sudah beredar di media sosial sejak Selasa (28/4).
from CNN Indonesia | Berita Terkini Nasional https://ift.tt/2KKKXZ0
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Data Penerima Kacau, Kades di Sukabumi Minta RK Tunda Bansos"
Post a Comment