Search

PSBB di Penyangga Ibu Kota Belum Maksimal

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, resmi memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima wilayah, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi untuk meredam penyebaran wabah corona. Perpanjangan resmi berlaku terhitung mulai Rabu (29/4) hingga 14 Mei atau selama 14 hari.

PSBB tahap pertama di wilayah penyangga Ibu Kota itu diterapkan pada 15-28 April 2020. Sejumlah kepala daerah menyatakan, PSBB belum maksimal. Ada penuruna di beberapa wilayah, namun juga ada yang mengalami kenaikan jumlah pasien positif selama PSBB.

Namun, secara keseluruhan, menurut Ridwan Kamil, penerapan PSBB di wilayah Bodebek mampu menurunkan tren penyebaran virus corona (Covid-19) di lima daerah penyangga Ibu Kota Jakarta.


Kendati demikian, kata dia, lonjakan masih terjadi di dua wilayah, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Secara umum, Emil menyebut persentase penurunan kasus Covid-19 di wilayah Jabodetabek mencapai angka 38,5 persen.

PSBB, oleh karena itu menurut Emil harus diperpanjang di lima wilayah tersebut.

"Artinya PSBB dianggap baik dan berhasil menekan persebaran Covid-19," ujarnya di Bandung (28/4).


Namun, jika dilihat berdasarkan data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lima wilayah tersebut selama dua pekan sebelum PSBB dan selama penerapan PSBB, dirata-rata, sejumlah wilayah di Bodebek mengalami penambahan 18 kasus tiap hari.

Naik dari dua pekan sebelum PSBB diterapkan yakni, sebanyak 14 kasus per hari.

Hal itu berdasarkan situs dan media sosial resmi pemerintah kota maupun kabupaten terkait Covid-19, kecuali data untuk Kota Bekasi. Data rinci terkait lonjakan kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi selama penerapan PSBB belum jelas.

Di Kota Depok. Mengutip situs https://ift.tt/2KEkf3Z terakhir per Rabu (27/4), kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Depok berjumlah 255 kasus. Dari jumlah tersebut, akumulasi penambahan sejak penerapan PSBB pada Rabu (15/4) lalu, sebanyak 116 kasus.

Akumulasi penambahan itu melonjak atau lebih tinggi dibanding dua pekan sebelum penerapan PSBB sejak 2-14 April sebanyak 84 kasus positif. Jika dirata-rata, selama PSBB, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Depok bertambah 9 orang per hari. Angka kenaikan itu selisih tiga dibanding dua pekan sebelum penerapan PSBB sebanyak 6 kasus per hari.

Untuk Kota Bogor. Mengutip https://ift.tt/2zuoSLE, Kota Bogor mengalami penurunan akumulasi penambahan jumlah kasus positif selama dua pekan penerapan PSBB sebanyak 18 kasus positif.

Dari total 76 kasus positif per Senin (27/4), selama dua pekan penerapan PSBB, penambahan kasusnya jika dirata-rata hanya satu kasus positif per hari. Jumlah itu turun dibanding dua pekan sebelum penerapan PSBB sebanyak dua kasus positif per hari.

Sedangkan untuk Kabupaten Bogor. Data terakhir per Minggu (26/4), mengutip situs resmi Covid-19 Kabupaten Bogor, kasus positif di wilayah itu berjumlah 105 kasus. Dari jumlah tersebut 11 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, sementara 11 orang telah meninggal dunia.

Kabupaten Bogor juga mengalami lonjakan akumulasi penambahan kasus positif selama dua pekan penerapan PSBB. Dari total 105 kasus positif, akumulasi penambahannya selama PSBB sebanyak 55 kasus atau naik dari semula 31 kasus.

Dirata-rata, penambahan kasus positif selama PSBB di Kabupaten Bogor sebanyak lima kasus per hari. Sementara sebelum PSBB, jumlah penambahannya rata-rata 3 kasus per hari.

Di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan akumulasi penambahan kasus selama dua pekan penerapan PSBB. Mengutip situs resmi Covid-19 Pemkab Bekasi, akumulasi penambahan kasus positif di wilayah itu hanya 17 kasus selama penerapan PSBB. Dari jumlah tersebut, jika dirata-rata, penambahan kasus positif selama PSBB di Kabupaten Bekasi hanya satu kasus per hari.

Sementara dua pekan sebelumnya, akumulasi penambahan kasus berjumlah 23 atau dua kasus per hari.

Khusus Kota Bekasi, data yang tersedia hanya ada mulai dari hari ke-10 penerapan PSBB. Oleh karena itu, perbandingan itu disesuaikan pula selama 10 hari sebelum PSBB.

Mengutip situs resmi Pikobar Jawa Barat, berdasarkan pembaruan data termutakhir, jumlah kasus positif di wilayah itu sebanyak 65 kasus positif pada Jumat (24/4). Sementara situs resmi Kota Bekasi menyatakan terdapat 232 kasus positif hingga Senin (27/4).

Dengan menggunakan data yang tersedia pada Pikobar Jabar, jika dihitung hingga hari ke-10 penerapan PSBB, sejak Rabu (15/4) akumulasi penambahannya sebanyak 25 kasus atau rata-rata bertambah tiga kasus positif perhari. Jumlah itu naik dari 10 hari sebelum pelaksanaan PSBB yang hanya 10 akumulasi penambahan atau rata-rata satu kasus per hari.

Lima kepala daerah dari lima kota dan kabupaten telah mengadakan rapat evaluasi pada Minggu (26/4), terkait penerapan PSBB tahap pertama di Bodebek.

Hasil rapat tersebut, seperti dituturkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim salah satunya menyebut bakal pelaksanaan PSBB di Bodebek tak berjalan efektif.

Hal itu disebabkan mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, hingga aturan hukum yang tidak jelas atau regulasi kontradiktif antara Pemda dan pemerintah pusat.

Dedie menyatakan, ia dan empat kepala daerah lain tetap akan mengajukan permintaan penghentian operasional KRL atau menutup sejumlah stasiun selama penerapan PSBB.

"Atau paling tidak menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian dengan menggunakan KRL," kata Dedie lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/4).

Perbandingan sebelum dan sesudah PSBB BodebekPerbandingan kasus positif di Jawa Barat sebelum dan sesudah PSBB Bodebek. (Grafis: CNN Indonesia/Fajrian)

Belum Transparan

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Ede Surya Darmawan menilai bahwa PSBB belum memiliki ukuran yang jelas terkait penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Ede misalnya menjelaskan, meski PSBB telah membatasi aktifitas masyarakat, namun hal itu masih bersifat himbauan. Di samping itu, katanya, pemerintah juga tak pernah menjelaskan hasil tracing kepada masyarakat.

Padahal, membuka data hasil tracing kepada masyarakat penting untuk meningkatkan rasa waspada.

"Seharusnya digambarkan. Orang ini selama ini, berhubungan dengan siapa saja. Yang dibatasi itu seharusnya. Jadi orang tidak bisa pergi ke mana-mana lalu tidak ada orang masuk menemui dia. Dengan demikian terputuslah jalur penularan," katanya.

Ede bilang PSBB selama ini hanya bersifat himbauan umum kepada masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tidak tahu soal peta penyebaran atau titik lokasi yang mestinya mereka ketahui.

Padahal, lanjut Ede, transparansi dalam hal itu penting dilakukan sehingga penanganan dan pencegahan bisa efektif ke sumber penyebaran.

Selain itu, Ede juga menjelaskan salah satu indikator keberhasilan penerapan PSBB. Kata dia, indikator keberhasilan PSBB adalah tak ada lagi imported case. Sehingga, menurutnya, pencegahan hanya dilakukan dari penyebaran transmisi lokal.

"Nah itu dengan diberlakukannya PSBB, tidak ada kasus dari jakarta, berarti itu berhasil. Karena tidak membuat imported kasus," katanya.


Ede berharap dalam pelaksanaan PSBB tahap kedua nanti larangan social maupun phisycal distancing bisa lebih jelas dan tegas. Ia berharap pembatasan itu juga dapat dilakukan ke sektor-sektor informal seperti di pasar atau perkumpulan tidak resmi lainnya.

Di sektor informasi tersebut ia berharap pemerintah nantinya bisa melalukan pembatasan diiringi fasiltas penunjang agar kebutuhan masyarakat bisa tetap terpenuhi.

"Jangan nanti kesannya 'oh ini dari pasar'. Pasar kan gak keliatan, kalau terbukti baru enak nyebutinnya," ucapnya.

(thr)

[Gambas:Video CNN]

Let's block ads! (Why?)



from CNN Indonesia | Berita Terkini Nasional https://ift.tt/35d3wOP
via IFTTT

Bagikan Berita Ini

0 Response to "PSBB di Penyangga Ibu Kota Belum Maksimal"

Post a Comment

Powered by Blogger.