
"Kami malah memandang itu enggak perlu fatwa kalau masalah mudik itu. Masalah perut itu bukan masalah fatwa itu," kata kata Hasanuddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).
Ia meyakini masyarakat tak akan mudik ke kampung halamannya masing-masing bila pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat saat penerapan PSBB.
"Jadi kalau pemerintah mau memberlakukan PSBB ya jamin dong. Kalau tidak mau mudik, masyarakat yang dari daerah itu, kehidupannya gimana? Orang enggak bisa makan, enggak bisa kerja. Itu masalah negara itu. Bukan masalah fatwa itu," ujarnya.
Hasanuddin memastikan sampai hari ini MUI belum berencana menyusun fatwa yang menyatakan kegiatan mudik di tengah wabah virus corona haram hukumnya.
"Komisi fatwa [MUI] belum berencana, walaupun ada imbauan dari pemerintah, termasuk dari wapres sendiri," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong MUI untuk menerbitkan fatwa yang menyatakan kegiatan mudik ke kampung halaman haram hukumnya di tengah wabah virus corona.
Usulan Ma'ruf itu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil banyak masyarakat yang berbondong-bondong mudik ke Jawa Barat di tengah wabah corona.
from CNN Indonesia | Berita Terkini Nasional https://ift.tt/34f6ykY
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
ReplyDeleteagen365 menyediakan game : sbobet, ibcbet, casino, togel dll
ayo segera bergabung bersama kami di agen365*com
WA : +85587781483