DPR Klaim Iuran untuk Beli 40 Ribu Alat Rapid Test Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menyatakan alat tes cepat atau rapid test kitCovid-19 bagi anggota Dewan merupakan hasil patungan sendiri. Alat tes corona itu diklaim bukan dibeli menggunakan Anggaran Pembelian dan Belanja Negara (APBN).

"Sumber pembiayaan kegiatan pembelian tersebut bukan dari APBN melainkan dari hasil patungan atau sumbangan pimpinan DPR dan anggota DPR. Adapun mekanisme sumbangan diserahkan ke masing-masing fraksi," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/3).

Baidowi membeberkan DPR berencana untuk membeli 40 ribu alat rapid test Covid-19. Sebanyak 2.000 alat akan digunakan untuk anggota DPR dan keluarganya.
Sisanya, sebanyak 38 ribu alat akan disumbangkan ke rumah sakit atau layanan kesehatan.

"Nah yang 2.000 tersebut dialokasikan kepada anggota yang mau dan bukan keharusan. Jika tidak mau maka alatnya akan disumbangkan ke RS atau layanan kesehatan," ujarnya.

Angka 40 ribu itu merupakan jumlah pemesanan minimal dari produsennya. Baidowi sendiri tak memaparkan lebih jauh soal pihak produsen maupun importir rapid test kit itu.

[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, Baidowi menyampaikan pihaknya akan menggunakan tenaga medis yang ada di unit pelayanan kesehatan (Yankes) DPR saat penanganan Corona itu. Dia berkata langkah itu dipilih karena tenaga medis di luar DPR tidak mungkin dihadirkan di saat situasi saat ini.

"Terkait tenaga medis yg akan mendampingi, kami berencana menggunakan tenaga medis yang ada di unit pelayanan kesehatan (yankes) DPR yang memang sudah ada sejak lama bukan mengundang dari luar," ujar Baidowi.

Sebelumnya, Pemerintah RI memboyong 150 ribu alat tes cepat Covid-19 dari China dengan menggunakan Pesawat Hercules TNI.

Sebelumnya, Rencana rapid test untuk semua anggota DPR RI dan keluarganya diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Senin (23/3).

"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali," kata dia.

Rencana DPR ini menuai kritik dari masyarakat. Belasan ribu orang menandatangani petisi agar pemerintah tidak memberikan alokasi khusus rapid test kit kepada anggota DPR.

Jokowi pun mengatakan rapid test diprioritaskan untuk dokter, tenaga medis dan keluarganya, serta orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

(jps/arh)

Let's block ads! (Why?)