Akui Terima Dana Kemenkeu, PBNU Tetap Protes Bunga Tinggi

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) membela pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj soal kredit untuk koperasi yang telah dijanjikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua I LPNU Zaenal Effendi mengatakan kredit koperasi yang diberikan Kemenkeu tidak sesuai kesepakatan awal. Zaenal mengkritisi bunga kredit atau pricing pembiayaan yang terlampau tinggi.

"Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, 8 persen, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro," kata Zaenal lewat keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/12).
Zaenal menjelaskan pricing pembiayaan yang tinggi tidak akan membantu masyarakat sebagaimana keputusan Muktamar PBNU. Skema bantuan itu justru akan membebani masyarakat hingga tidak sanggup mengembalikan kredit.

Dia juga menyebut Kemenkeu minim koordinasi dengan LPNU dan PBNU. Kredit bantuan itu, kata dia, disalurkan melalui lembaga di luar PBNU. Sehingga mereka tak bisa melakukan pengawasan terhadap program tersebut.

"Semoga ke depan segera ada re-design model pembiayaan yang sesuai dengan pricing yang pro-poor, pro-job, dan pro-economic growth," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Said Aqil Siradj menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana Rp1,5 triliun kredit murah.

Dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.

"Kita lihat kemiskinan di depan mata kita. Oleh karena itu, program keputusan Muktamar NU masih belum mampu kita jalankan terus terang karena kurang afirmasi dari pemerintah," kata Said.

"Pernah kita MoU dengan Menteri Sri Mulyani akan gelontorkan kredit murah Rp1,5 triliun. Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]
Kemenkeu membantah pernyataan Said tersebut. Juru bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyampaikan Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp211 miliar untuk lima koperasi yang berafiliasi dan diusulkan oleh NU.

Dia bilang lima koperasi yang mendapat kucuran dana tersebut adalah, KSPPS BMT UGT Sidogiri di Pasuruan sebesar Rp50 miliar, KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera di Semarang sebesar Rp 100 miliar, KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera di Langkat sebesar Rp8 miliar, KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim di Sumenep sebesar Rp50 miliar, dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi di Jepara sebesar Rp3 miliar.

"Apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Said bahwa sampai hari ini kredit usaha yang dijanjikan belum ada satu peser pun yang terlaksana adalah sama sekali tidak benar," kata Nufransa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/12). (dhf/wis)

Let's block ads! (Why?)