Haikal Hassan Minta Damai Hari Lubis Tak Catut Nama PA 212

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara PA 212, Haikal Hassan membantah pernyataan dari Damai Hari Lubis yang sebelumnya menyebut bahwa PA 212 meminta agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto atas sikapnya terkait konflik di Natuna antara Indonesia dengan China.

Haikal menyatakan Damai telah dinonaktifkan dari kepengurusan sehingga tidak mewakili institusi PA 212.

"Saudara Damai Hari lubis telah non-aktif, dinonaktifkan sebagai orang hukum di PA 212 telah dinonaktifkan," kata Haikal melalui telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Damai kepada CNNIndonesia.com sebelumnya menegaskan dia mengkritisi sikap Prabowo dengan kapasitas dia sebagai Ketua Divisi Hukum PA 212 --organisasi yang turut mendukung pemenangan Prabowo selama Pilpres 2019. Sementara Haikal menyatakan Damai sudah dinonaktifkan sebagai divisi hukum sejak enam bulan lalu.

Saat dikonfirmasi ulang oleh CNNIndonesia.com, Damai menyatakan tak mengerti maksud Haikal Hassan yang menyatakan dirinya sudah dinonaktifkan dari kepengurusan PA 212.

Damai mengatakan selama ini tidak ada pemberitahuan soal penonaktifan dirinya dari PA 212 baik secara lisan maupun tulisan.

"Saya tidak tahu bahkan tidak mengerti maksudnya 'sudah tidak berkontribusi dalam kepengurusan PA 212'. Tidak pernah (ada pemberitahuan penonaktifan), baik tertulis maupun lisan," ujar Damai.

Haikal menyatakan selama ini PA 212 selalu menjaga hubungan baik dengan pihak manapun, termasuk dengan Prabowo yang kini telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

"PA 212 selalu menghormati dan menjalankan semua keputusan yang diambil oleh para pengurus dan PA 212 tidak pernah menyatakan hal yang demikian," kata dia.

Lagi pula, kata dia, orang yang berhak menyampaikan aspirasi atas nama PA 212 hanya Ketua Umum dan Juru Bicara yang kini dijabat oleh Haikal sendiri.
[Gambas:Video CNN]

Dia pun menyebut jika suatu saat ada lagi yang mengatasnamakan PA 212 untuk membuat pernyataan maka pihaknya tak segan untuk segera mengambil jalur hukum.

"Siapapun berhak bicara di negara kita, tetapi kalau melanggar rambu-rambu organisasi maka akan kami tempuh dengan jalur hukum bahwa tidak boleh mengatasnamakan PA 212 selain yang ditunjuk resmi oleh pengurus," kata dia.

"Karena itu siapapun jangan pernah mengatasnamakan pengurus dari PA 212 untuk bicara soal 212," kata dia.

(tst/gil)

Let's block ads! (Why?)