Puan Minta Pusat dan Daerah Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak saling melempar tanggung jawab terkait bencana banjir di wilayah Jabodetabek.

Puan menyatakan seharusnya pusat dan daerah bersinergi dan menjalin komunikasi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir.

"Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (2/1).

Puan menyatakan banjir di kawasan Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial. Puan menyebut bencana tersebut melibatkan beberapa daerah yang terdampak. Melihat hal itu, ia berpendapat harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak banjir dari hulu sampai ke hilir.
"Sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor," kata dia.

Pemerintah, melalui Badan Penanggulangan Bencana, kata Puan, harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh saat bencana banjir terjadi. Proses itu meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian.

Pada proses tanggap darurat, Puan meminta agar pemerintah mengerahkan seluruh stakeholder terkait seperti kementerian dan lembaga terkait. Hal itu bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan pascabanjir.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta. Mulanya, Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung.

[Gambas:Video CNN]
"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 kilometer. Di 16 kilometer itu kita lihat insya Allah aman dari luapan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies. (rzr/ain)

Let's block ads! (Why?)