Dishub DKI Revisi Usulan Anggaran Jalur Sepeda Jadi Rp62 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta merevisi jumlah usulan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda menjadi sebesar Rp62 miliar dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.

Diketahui, dalam rapat sebelumnya dengan komisi B DPRD DKI, Dishub mengusulkan anggaran sebesar Rp73 miliar untuk pembangunan jalur sepeda.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan usulan Rp73 miliar itu merupakan total keseluruhan anggaran untuk kegiatan rekayasa lalu lintas di koridor busway dan pembangunan jalur sepeda.

"Namun sekarang kita sudah usul untuk dipisah menjadi kegiatan jalur sepeda sendiri, kemudian totalnya sekitar Rp62 miliar," kata Syafrin di Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Sementara untuk rekayasa lalin koridor busway, kata Syafrin, anggaran yang diusulkan sekitar Rp9 miliar. Anggaran itu, lanjutnya, termasuk untuk pembangunan marka ganjil genap.

Besarnya anggaran pembangunan jalur sepeda tersebut dikarenakan Dishub DKI mesti melakukan pembelian cat impor.

Syafrin menjelaskan dalam pembangunan jalur sepeda itu, pihaknya berencana menggunakan dua jenis cat marka, yakni marka thermoplastic dan cold plastic.

Disampaikan Syafrin, untuk jenis thermoplastic saat ini sudah diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk jenis cold plastic masih belum diproduksi di dalam negeri.

"Yang kita gunakan harga yang sesuai dengan e-catalog," ucap Syfarin.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta mengusulkan anggaran baru sebesar Rp73 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI.

Awalnya, Dishub mengusulkan anggaran sebesar Rp4 miliar. Namun, Dishub kembali mengusulkan angka Rp69 miliar sehingga total usulan menjadi Rp73 miliar.

Namun, usulan anggaran itu sempat diperdebatkan oleh anggota Komisi B lantaran jumlahnya yang melonjak tinggi. Dishub pun diminta untuk menjabarkan grand desain dari proyek itu, jika tidak maka anggaran tersebut berpotensi untuk dicoret.

Anggaran DKI jadi sorotan menyusul temuan sejumlah mata anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI yang dianggap tak wajar. Mata anggaran yang dianggap tak wajar salah satunya pengadaan lem aibon yang sebelumnya disebut Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar. (dis/stu)

Let's block ads! (Why?)