DPR Desak Pemerintah Benahi Data Bansos Terdampak Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengingatkan pemerintah bahwa urusan perut rakyat tidak bisa dinegosiasi atau ditunda-tunda. Dia meminta pemerintah segera memperbarui data masyarakat penerima bantuan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) setiap hari secara berkala.

"Untuk perut rakyat ini dulu, karena untuk masalah perut enggak bisa dinegosiasi, ditunda-tunda," kata Yandri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Dia menerangkan, Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu menerangkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona.
Untuk wilayah DKI Jakarta saja, Yandri mengungkap bahwa Juliari mengatakan pemerintah pusat sudah menyiapkan sebanyak 200 ribu paket sembilan bahan pokok (sembako) .

Selain itu, pemerintah pusat juga menambah jumlah penerima bantuan bahan pokok nontunai dari 15,2 juta menjadi 20 juta, serta bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), berprofesi sebagai pengendara ojek online, atau yang belum terdaftar sebagai masyarakat miskin selama ini.

Menyikapi paparan Juliari itu, Yandri mengaku telah mengingatkan agar pemerintah tidak terpaku pada data yang ada selama ini. Ia pun meminta pemerintah terus memperbarui data agar semua masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi virus corona dapat dijangkau pemerintah.

Wakil Ketua Umum PAN itu pun meminta pemerintah merealokasi sejumlah anggaran mulai dari anggaran pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, hingga pembangunan bandara, dermaga, jalan, serta perjalanan dinas untuk memenuhi bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona.

"RT, RW, lurah, atau kepala desa jangan menutup mata, jangan karena stok sudah enggak ada mereka diabaikan, itu kita minta enggak boleh," katanya.

Terkait keluhan masyarakat yang belum menerima bantuan saat ini, Yandri menengarai hal itu terjadi karena pemerintah belum memperbarui data penerima bantuan. Menurutnya, masyarakat yang mengeluh belum menerima bantuan itu kemungkinan tidak masuk dalam data kesejahteraan sosial terpadu (DKST) atau masyarakat miskin.

DPR Desak Pemerintah Benahi Data Bansos Terdampak Corona

Mengadu ke DPR

Yandri pun menyampaikan bahwa masyarakat yang belum menerima bantuan atau menerima bantuan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah bisa mengadu ke Komisi VIII DPR.

Ia menyatakan, pihaknya siap menerima semua aduan masyarakat agar penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona dapat tersalurkan dengan baik.

"Jadi kalau ada masyarakat hari ini ini yang berhak menerima justru tidak menerima, saya kira media dan kami sebagai anggota DPR siap memfasilitasi itu karena bagamainapun itu tanggung jawab. Sekali lagi lagi kami minta pemerintah tidak kaku dengan data yang ada," tutur anggota DPR yang terpilih dari Dapil Banten II tersebut.

Sebelumnya, beberapa guru mengaji di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengeluhkan kondisi perekonomian sejak pemerintah menetapkan kegiatan belajar dari rumah saat pandemi virus corona. Beberapa diantaranya banting setir menjadi kuli bangunan hingga berhutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah berkata bahwa pendataan penerima bantuan sosial dari Pemerintah DKI Jakarta untuk warga terdampak pandemi virus corona tidak sempurna.

Mantan Menteri Pendidikan itu juga menjelaskan kekeliruan data sangat mungkin terjadi di Indonesia. Meski begitu ia berjanji, ketika ada kekeliruan data maka akan segera dikoreksi.

"Kami memberikan 1,2 juta bantuan sosial, dan ada 1,2 juta nama. Itu (pendataan) tidak mungkin sempurna. Ada dua nama (yang tidak tepat sasaran) pastilah," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Rabu (22/4).

"Ketika ada kekeliruan kami koreksi, koreksi, dan koreksi, dan ini bagian dari kami meningkatkan kualitas data," imbuhnya. (mts/kid)

[Gambas:Video CNN]

Let's block ads! (Why?)