Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai beberapa diksi yang dipakai Jokowi dalam pidatonya berbau sentralistik dan agak keras. Namun dia menyayangkan pemilihan kata yang terbilang keras itu tidak dibarengi indikator yang jelas di dalamnya.
"Misalnya dengan kata-kata, saya kejar, saya hajar, saya copot, dan seterusnya. Namun seringkali tidak menyebutkan indikator yang jelas," kata Ubedilah kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/7).
Dalam pidatonya, Jokowi memang menegaskan akan menghajar siapapun yang menghambat investasi. Sebab menurutnya, investasi dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
"Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya," kata Jokowi saat berpidato di Sentul, Bogor, Minggu (14/7).
Ubed juga menyoroti pidato Jokowi yang menyatakan tidak ada tempat bagi siapa pun yang mengganggu Pancasila. Menurutnya, pernyataan itu bisa berpotensi otoriter karena tidak diikuti dengan penjelasan seperti apa ciri-ciri yang mengganggu Pancasila.
"Ini berpotensi hegemoni makna atas tafsir Pancasila dan berpotensi otoriter," ujar dosen sosiologi politik itu.
Hal ini terkait pidato Jokowi yang beberapa kali menyinggung soal Pancasila sebagai rumah bersama saudara sebangsa, setanah air. Dia menegaskan tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau ber-Bhineka Tunggal Ika.
"Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila! Yang mempermasalahkan Pancasila!" kata Jokowi dalam pidatonya.
 Dosen UNJ Ubedilah Badrun menyoroti pidato Jokowi berjudul Visi Indonesia. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Ubed menilai pidato Jokowi kurang menyentuh bagian yang fundamental dalam memimpin negara lima tahun ke depan. Dia menyoroti judul pidato Jokowi terkait "Visi Indonesia", namun secara umum tidak menggambarkan visi yang kuat tentang masa depan Indonesia lima tahun kedepan, misalnya terkait visi ekonomi.
"Hanya terucap kita akan bekerja keras, bangun infrastruktur dan membuka investasi sebesar-besarnya. Itu bukan visi tapi itu cara mencapai visi," kata Ubed.
Menurutnya, masyarakat Indonesia dan dunia internasional berharap mengetahui kejelasan visi ekonomi Jokowi di tengah dinamika perang dagang Amerika dan China. Selain wajah ekonomi lima tahun mendatang di tengah surplus demografi.
"Kira-kira lima tahun ke depan target angka pertumbuhan ekonomi kita seperti apa. Soal ini masih abstrak. Tidak terlihat," katanya.
Masalah fundamental lainnya, kata Ubed, Jokowi tidak membicarakan visi kemanusiaan Indonesia dalam pidatonya. Padahal menurutnya, problem hak asasi manusia di Indonesia sedang jadi sorotan dunia internasional.
"Selama lima tahun periode pertama nyaris tidak ada satu pun kasus hak asasi manusia yang tertangani dengan baik," ujarnya.
 Jokowi menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.) |
Ubed menilai visi kemanusiaan itu seharusnya dibingkai dalam konteks visi demokrasi. Dia menyayangkan visi demokrasi tersebut juga tidak dinarasikan dalam pidato. Jokowi hanya menyinggung soal demokrasi keadaban dan seruan menghentikan caci maki.
"Jika visi demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia selama lima tahun kedepan tidak jelas, saya kira ini akan menjadi salah satu beban berat pemerintahan Jokowi, selain soal ekonomi yang tak tentu arah," ujarnya.
Terkait pendidikan, Jokowi hanya menyinggung pentingnya vocational school atau sekolah kejuruan. Menurut Ubed, banyak problem pendidikan yang perlu dirumuskan ulang, dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
"Jokowi dalam pidatonya hanya menyinggung vocational, itu artinya Jokowi hanya concern untuk menyiapkan pendidikan untuk menjadi pekerja," ujar Ubed.
Pidato Jokowi berjudul Visi Indonesia membahas soal lima tahapan yang akan dibangun selama lima tahun kepemimpinannya ke depan.
Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya. Keempat, reformasi birokasi. Kelima, jaminan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
[Gambas:Video CNN] (pmg/gil)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2ljvANr
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Diksi Keras Pidato Jokowi dan Potensi Otoriter Jaga Pancasila"
Post a Comment