Aktivis Kritisi Rezim Jokowi Tertutup soal Keppres Pansel KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bersikap tertutup karena menghalangi publik untuk mengakses Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK).

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Nelson Simamora, mengatakan hal itu terlihat dari penolakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada permohonan permintaan salinan Keppres Nomor 54/P Tahun 2019 tentang pembentukan Pansel Capim KPK yang dilayangkan pihaknya pada 10 Juli 2019.

Menurutnya, Kemensetneg merespons permohonan permintaan itu dengan menyatakan bahwa Keppres terkait pembentukan Pansel Capim KPK hanya diperuntukkan bagi masing-masing anggota Pansel Capim KPK saja, melalui surat bernomor B123/Kemensetneg/Humas/HM.00.00/07/2019.

"Permohonan informasi publik kami ditolak Kemensetneg. Penolakan ini sebetulnya membuktikan bahwa rezim Jokowi tertutup. Hanya aturan perundang-undangan saja tertutup," kata Nelson saat memberikan keterangan pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (28/7).

Dia mengaku heran dengan penolakan Kemensetneg tersebut. Sebab menurut Nelson, Keppres terkait pembentukan Pansel Capim KPK tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Informasi Publik.

Bahkan, lanjutnya, berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa sebuah keputusan dapat diberikan kepada pihak yang terlibat lainnya.

"Sesuai regulasi tersebut, publik berhak memperoleh Keppres tanpa terkecuali," katanya.

Nelson pun menilai, penolakan yang dilakukan Kemensetneg pada permohonan pihaknya ini adalah upaya Pansel Capim KPK untuk bekerja jauh dari harapan publik.

[Gambas:Video CNN]

Ia mempertanyakan langkah pemerintahan Jokowi menutupi Keppres pembentukan Pansel Capim KPK tahun ini. Menurut dia, hal ini tidak pernah dilakukan di pemerintahan sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

(mts/ayp)

Let's block ads! (Why?)